Buku

Jasa Keuangan IJEPA: Tinjauan Perlakuan Istimewa & Manfaatnya

Editor: Dr. Irfa Ampri, Gandy Setiawan, Eladirman (Tahun 2016)

Kesepakatan IJEPA, semenjak berlaku efektifnya pada tanggal 1 Juli 2008 lalu hingga pada saat kajian ini disusun, tercatat telah menginjak usia tujuh tahun. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 151 perjanjian IJEPA, paska lima tahun implementasi IJEPA pihak Indonesia dan Jepang dapat melakukan general review untuk membahas isu-isu strategis dalam IJEPA yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif kepentingan kedua pihak. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menggagas dilaksanakannya suatu kajian evaluasi terhadap pemanfaatan IJEPA jasa keuangan bagi Indonesia. Buku ini dapat menjadi bagian literatur penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami dinamika pemanfaatan implementasi jasa keuangan IJEPA, dan berguna bagi perumusan kebijakan kerjasama ekonomi selanjutnya baik dengan Jepang maupun negara mitra Indonesia lainnya.

DAFTAR ISI:

  1. Pendahuluan
  2. Struktur Jasa Keuangan dan Komitmen WTO Indonesia dan Jepang
  3. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Sektor Jasa Keuangan
  4. Perlakuan Istimewa IJEPA
  5. Pemanfaatan Aktual Terhadap Perlakuan Istimewa IJEPA
  6. Manfaat Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
  7. Strategi Indonesia Mengawal IJEPA Jasa Keuangan

Buku

Mengawal Kebijakan Ekonomi Regional dan Bilateral: Sinergi Dengan Kebijakan Domestik Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Penyunting: Irfa Ampri dan Gandy Setiawan (Tahun 2016)

Buku ini mengulas beberapa inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Fund (AIF) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liberalisasi sektor jasa, serta good governance dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terbuka (open country) di bidang perekonomian membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, baik pada level bilateral, regional, maupun multilateral, dengan menganut prinsip saling menguntungkan (mutually benefit) dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Penyusunan buku ini menjadi salah satu bentuk perwujudan pembelajaran (lesson learnt) dari isu-isu kerja sama yang digulirkan.

DAFTAR ISI:

  1. Metode Skeduling Komitmen Liberalisasi Sektor Jasa dan Tinjauannya untuk Kasus Indonesia. Sigit Setiawan
  2. Analisi Yuridis Pendekatan Positive List (Bottom Up) dengan Value Adds Obligations Sektor Jasa di Beberapa Regional Trade Agreements (RTAs) Indonesia. Titis Ayu Widowati P
  3. Pengukuran Dampak Makroekonomi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Gerginto & Sausan Afifah Muti
  4. Peran Lembaga Pembiayaan Infrastruktur di Asia dalam Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Indonesia. Yiska Dini Nastiti & Jatu Setyarsi Hartini
  5. Good Governance dalam pengelolaan Proyek-Proyek Infrastruktur di Indonesia. Makmun Syadullah
  6. Dampak Konferensi Inklusi Keuangan ASEAN terhadap Peningkatan Komitmen Inklusi Keuangan antar Negara ASEAN. Yiska Dini Nastiti
  7. Strategi Penguatan Kerjasam Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-India. Ragimun
  8. Tinjauan terhadap Kerjasama Pembangunan Bilateral Indonesia dengan Jepang. Sigit Setiawan
  9. Kesiapan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Suparman Zen Kemu

Buku

Akselerasi Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat

Editor: Basuki Purwadi, Syaifullah & Muhammad Afdi Nizar (Tahun 2016)

Buku ini menyajikan berbagai analisis, hasil penelitian, pemikiran, dan rekomendasi mengenai beragam isu di sektor keuangan. seperti pembahasan mengenai tata kelola (good governance) untuk jaringan pengamanan sistem keuanga, mekanisme transisi kebijakan moneter ke pasar keuangan dan kredibilitas kebijakan moneter paska perubahan suku bunga acuan baru yang ditetapkan Bank Indonesia, berbagai isu perbankan dan kajian tentang pembiayaan usaha mikro.Keragaman informasi yang disampaikan dalam buku ini dapat menjadi sebuah referensi bagi siapapun yang berminat menelaah masalah-masalah di sektor keuangan.  

DAFTAR ISI: 

  1. Good Financial Safety Net Governance: Kajian Kritis Dalam Kerangka RUU JPSK
  2. Kebijakan Moneter dan Volatilitas Pasar Keuangan
  3. Membangun Kredibilitas Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga Acuan Baru
  4. Penguatan Perbankan Syari’ah Melalui Merger dan Konsolidasi
  5. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara atau Special Purpose Vehicle (SPV) dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia.
  6. Keamanan Berinvestasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)
  7. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership) pada Asuransi Indonesia: Mengkaji Opsi Terbaik
  8. Hubungan Antara Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  9. Perlukah Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam?
  10. Perkembangan dan Dampak Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia
  11. Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” untuk Mensejaterahkan Rakyat Indonesia
  12. Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Bantuan Sosial Non-Tunai
  13. Implementasi Penyaluran Dana PSKS Dengan Menggunakan Layanan Keuangan Digital

Buku

Menggali Potensi Penerimaan Negara di Tengah Lesunya Ekonomi Global

Editor: Goro Ekanto, Singgih Riphat & Rubino Sugana (Tahun 2016)

Buku ini ditulis sebagai usaha dari para peneliti Badan Kebijakan Fiskal untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Elemen-elemen penerimaan negara diperiksa dengan teliti untuk mendalami peluang dan tantangan yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya upaya pengumpulan pajak yang menjadi fokus, kebijakan pemberian insentif fiskal serta upaya penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan juga dibedah dengan pisau analisis. Berbagai terobosan kebijakan khususnya terkait pajak atas kegiatan e-commerce serta cukai terhadap BBM dan produk plastik juga ditawarkan sebagai alternatif solusi. Tidak ketinggalan pula analisis tentang kontribusi dari sektor ekstraktif dan pengelolaan lingkungan terhadap penerimaan negara. Dengan respons kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan daya saing pada gilirannya akan meningkat.

Daftar Isi:

  1. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN PERPAJAKAN
    1. Tax Amnesty: Belajar Dari Pengalaman
    2. Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia
    3. Mendorong Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Melalui Insentif Fiskal Yang Tepat
    4. PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional
    5. Analisis Dampak Pemeriksaan untuk Mengurangi Tingkat Penggelapan Pajak di Sektor Real Estat
  2. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI
    1. Peran Strategis Cukai Bagi Penerimaan Negara
    2. Analisis Potensi Dan Kelayakan Pengenaan Cukai Atas BBM
    3. Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Botol Plastik
    4. Kebijakan Fiskal Untuk Mendorong Industri Daur Ulang Sampah Plastik
  3. KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK
    1. Potensi Pendapatan Negara Dari Kegiatan Perdagangan Karbon
    2. Pentingnya Pemanfaatan Tekknologi Baru Dalam Eksplorasi dan Ekstraksi Minyak dan Gas Bumi
    3. Kebijakan Fiskal Dan tantangan Ke Depan Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia

Buku

Menakar Kinerja Perusahaan Pembiayaan Jilid 2 Kesulitan Keuangan Perusahaan Pembiayaan (Financial Distress)

Penulis : Nugroho Agung Wijoyo (Tahun 2016)

Buku ini akan sangat berguna bagi kalangan yang ingin mengetahui perkembangan peraturan dan kegiatan usaha industri pembiayaan di Indonesia dari masa ke masa serta bagaimana kinerja industri pembiayaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan keadaan perekonomian yang silih berganti pasang dan surut dari waktu ke waktu. Buku ini juga bermanfaat bagi mereka yang mengelola dan menjalankan perusahaan pembiayaan, bagaimana perusahaan dikelola sebaik mungkin dalam era regulasi yang semakin baik, jenis kegiatan usaha pembiayaan yang semakin luas, tingkat kompetisi yang semakin ketat dan tingkat risiko yang semakin bertambah. Dalam buku ini juga ditambahkan bahwa untuk penilaian kinerja Perusahaan Pembiayaan yang dinilai selain faktor Rasio Permodalan, Kualitas Piutang Pembiayaan, Rantabilitas, Likuiditas, juga ditambahkan mengenai Kualitas Manajemen yang merupakan bagian dari penilaian Tata Kelola Perusahaan.

DAFTAR ISI:

1. Kesulitan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
2. Kerangka Pemikiran Tingkat Risiko
3. Proses Perhitungan Tingkat Risiko
4. Menggagas Master Plan Perusahaan Pembiayaan
5. Isu Perpajakan di Perusahaan Pembiayaan


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 46/KM.10/2017,   USD : 13,538.00    AUD : 10,270.01    GBP : 17,854.48    SGD : 9,975.68    JPY : 12,011.46    EUR : 15,945.16    CNY : 2,040.14