Analisis Optimalisasi Penerimaan Deviden BUMN

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2018)

Kontribusi BUMN dalam penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan dividen. Dalam periode 2009-2016, kontribusi BUMN untuk penerimaan negara dari pajak tumbuh sebesar 2,8 persen, sedangkan yang berasal dari penerimaan dividen tumbuh sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2016, kontribusi B....


Japan's Economy and Its Impact on Indonesia's Economy

Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (Tahun 2018)

Indonesia and Japan's capital market is not related, and Indonesia and Japan's foreign exchange market is also not related. While the third hypotheses is accepted. The Indonesia and Japan's good market are related through export and import.....


Perhitungan Potensi PPN dan PPnBM dengan Menggunakan Pendekatan Model Input Ouput

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2018)

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan utama dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu 2010-2015 terlihat bahwa kontribusi penerimaan perpajakan bagi pendapatan negara mengalami kenaikan dari 72,7% menjadi 82,3%.....


Kajian Literatur Tentang Zakat Sebagai Tax Credit

Penulis: Muhammad Afdi Nizar, Tri Achya Ngasuko, Afif Hanifah (Tahun 2018)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji ke kota Makkah. Semua masyarakat muslim yang mampu wajib melaksanakan kelima rukun Islam karena lima hal tersebut merupakan pondasi dasar bagi umat Islam.....


Analisis Pembebasan Withholding Tax atas Investasi Keuangan Lintas Negara di Kawasan ASEAN Dan ASEAN+3

Penulis: Pusat Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral (Tahun 2018)

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah berkomitmen untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, secara gradual Indonesia akan memperluas hubungan kemitraan ekonomi dengan negara-negar....


Pemetaan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Perhubungan dan Penyusunan Kerangka Analis Penentuan Perubahan Tarif PNBP Kementerian/Lembaga

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

PNBP Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan salah satu PNBP Kementerian Lembaga (K/L) yang memberikan kontribusi signifikan dalam APBN. PNBP Kemenhub terus mengalami peningkatan dari Rp1,3 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp7,3 triliun pada tahun 2017.....


Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah dalam m....


Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi1. Besaran DAU dalam APBN selama periode tahun 2012 - 2017 senantiasa meningkat dengan rata-ra....


Strategi Menjaga Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Penulis: Tim PKEM-PKAPBN, Badan Kebijakan Fiskal (Tahun 2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan fiskal serta merumuskan strategi dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi resmi, antara lain BPS dan Kemenkeu. Adapun metode penelitian dila....


Kajian Perumusan Draf Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perubahan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Secara Langsung Sebagai Tindak Lanjut Perluasan Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk (SLP)

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan sektor pertanian sebagai sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar.....


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 51/KM.10/2018,   USD : 14,447.00    AUD : 10,478.26    GBP : 18,402.33    SGD : 10,556.67    JPY : 12,809.04    EUR : 16,432.37    CNY : 2,100.35