EVALUASI PELAKSANAAN UU NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Penulis: PUSAT PENGKAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, BAPEKKI (Tahun 2000)

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan RI, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan....


ANALISA KONDISI INTERNAL PETANI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) PADI: Dengan menggunakan Model Logit, Studi Kasus Propinsi Jawa Timur

Penulis: Evi Subardi, S.E (Tahun 2000)

In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for sustainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the....


ANALISIS PUTUSAN BPSP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penulis: Drs. Romulus Manurung, M.Sc, Ir. Walujo Djoko Indarto, M.M, Ir. Tri Wibowo, M.M (Tahun 2000)

Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), di tengah masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum terdapat dualisme pandangan terhadap penyelesaian sengketa pajak. Pandangan pertama berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang peradila....


OBLIGASI SEBAGAI SUMBER DANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Penulis: Drs. Hinsa Siahaan, M.B.A (Tahun 2000)

Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat....


STUDI PENGEMBANGAN PERKOTAAN (URBAN DEVELOPMENT STUDY) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH, Case Study: Kota Prabumulih

Penulis: Drs. Bachrul Elmi, M.M (Tahun 2000)

Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan ....


OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI

Penulis: Makmun, S.E, M.M (Tahun 2000)

Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan i....


PERSPEKTIF DESENTRALISASI 2001

Penulis: Almizan Ulfa, S.E, M.S (Tahun 2000)

Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pe....


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 28/KM.10/2017,   USD : 13,354.00    AUD : 10,333.51    GBP : 17,323.64    SGD : 9,709.86    JPY : 11,804.87    EUR : 15,277.93    CNY : 1,969.41