Kemenkeu Selenggarakan Seminar FEKK Ketiga di Medan


Medan, (3/5): Kementerian Keuangan pada hari Kamis (3/5) menyelenggarakan seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) yang ketiga di Medan. Seminar bertajuk “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan” ini dihadiri oleh pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, perbankan, serta media di wilayah Sumatera Utara.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang berkesempatan mengawali acara seminar menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi di tanah air harus terus dijaga. Dengan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terkendali, Akhyar yakin ekonomi bangsa ini akan mampu terjaga dengan baik. “Seminar ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk memberi masukan terkait ekonomi dan fiskal sesuai kondisi daerah guna menguatkan ekonomi khususnya di Sumatera Utara,” kata Akhyar.

Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan, dan Aset Sumber Daya Alam Gubernur Sumatera Utara, Elisa Marbun, pada pidato kuncinya menyampaikan perkembangan ekonomi Sumatera Utara. Elisa mengungkapkan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Sumatera Utara yang disumbang dari sektor pertanian dan ekspor. Bagi Elisa, hal ini sangat membanggakan khususnya bagi dunia usaha sehingga patut terus didukung agar dapat dipertahankan ke depan dan dapat memberi dampak positif pada ekonomi Sumatera Utara.

Seminar FEKK kali ini menghadirkan empat pembicara kompeten di bidangnya. Mereka adalah: (i)  Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF; (ii) Erwin Ginting, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan, DJPPR; (iii) Bakhtaruddin, Kepala Kanwil DJPB Sumatera Utara, dan; (iv) Wahyu Ario Pratomo, Dosen Universitas Sumatera Utara (USU).

Dengan dipandu oleh Ady Wijaya, Kepala Bagian Umum DJPB Sumatera Utara, Adriyanto menyampaikan pentingnya isu pertumbuhan ekonomi karena merupakan  faktor penentu APBN dan indikator dalam mengatasi tantangan isu-isu sosial. “Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,1% sudah cukup baik ditambah tingkat inflasi yang  juga baik di angka 3,61%. Hal tersebut menandai kondisi fiskal Indonesia yang sangat baik,” ujar Adriyanto.

Dikatakan Adriyanto, saat ini pemerintah sedang melancarkan 3 cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, yakni: (i) menjaga dan meningkatkan konsumsi masyarakat, dengan menjaga inflasi dan memperbanyak kegiatan masyarakat seperti pariwisata; (ii) meningkatkan investasi, dan; (iii) mendorong ekspor-impor.

Sedangkan untuk jangka menengah, Adriyanto menyampaikan bahwa pemerintah sedang melaksanakan dua strategi kebijakan. Kedua kebijakan tersebut ialah (i) penguatan kualitas belanja pusat, dengan cara efisiensi, penguatan belanja produktif, dan efektivitas program perlindungan sosial, dan (ii) penguatan kualitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dengan cara pengurangan kesenjangan dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pembicara kedua Erwin Ginting memaparkan utang sebagai instrumen pembiayaan APBN. Erwin mengungkapan alasan kenapa pemerintah perlu berutang. Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Menurut Erwin, utang sebagai salah satu sumber untuk membiayai belanja pembangunan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi utang pemerintah saat ini. Hal ini karena rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih pada angka aman yakni 29%, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,” ungkap Erwin.

Selain itu, Erwin juga menegaskan bahwa utang pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, terukur, dan memperhatikan kesinambungan fiskal. Hal ini dibuktikan dengan peringkat layak investasi untuk Indonesia yang telah didapatkan dari berbagai lembaga rating.

Pembicara ketiga Bakhtaruddin dalam kesempatan ini memaparkan pagu dan realisasi APBN provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pembicara terakhir yakni Wahyu Ario Pratomo memaparkan perkembangan terkini ekonomi Sumatera Utara.

Wahyu menyampaikan beberapa isu strategis pembangunan di Sumatera Utara. Antara lain ketimpangan pendapatan, lambatnya penurunan angka kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal, rendahnya nilai tukar petani, dan belum optimalnya produktivitas tenaga kerja akibat masih rendahnya tingkat pendidikan pekerja.

Pada kesempatan ini Wahyu juga menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Antara lain pembangunan yang lebih merata untuk membuka daerah-daerah yang terisolir dan mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan keahlian tenaga kerja muda melalui peningkatan pendidikan vokasi secara formal dan informal, serta memperbaiki sarana-prasarana pertanian dan menciptakan tata niaga yang berpihak pada petani. (atw/rr)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 34/KM.10/2018,   USD : 14,478.00    AUD : 10,657.97    GBP : 18,575.08    SGD : 10,577.48    JPY : 13,053.76    EUR : 16,661.17    CNY : 2,113.87