Rangkaian Diskusi Panel Seminar AIFC 2018


Jakarta, (5/7): Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ketiga yang berlangsung di Makassar menghadirkan 5 diskusi panel terkait tema yang diangkat yakni “Enhancing The Role of Islamic Finance within Digital Economy Era: Opportunities and Challenges”. Tiap sesi diskusi menampilkan pembicara-pembicara kompeten mulai dari regulator, praktisi, sampai akademisi baik dari dalam maupun luar negeri.

Diskusi panel pertama mengangkat tema “Digital Economy in OIC Member Countries: Challenges and Opportunities” dan dimoderatori oleh Shaima Hasan dari Thomson Reuters. Sesi ini menghadirkan 3 narasumber yakni Gabriel Vigo dari McKinsey & Company, Mohamed Damak dari S&P, dan Adiwarman Karim dari Karim Business Consulting. Dalam kesempatan ini Gabriel Vigo menyatakan bahwa industri perbankan cukup terganggu oleh perkembangan teknologi digital. Dalam 5 tahun terakhir tingkat penetrasi digital banking meningkat. Bahkan Bank Danamon dan CIMB Niaga mulai menggarap lahan ini sejak sebelum 2015 yang pada akhirnya diikuti bank-bank besar lainnya seperti BRI, BTPN, Mandiri, BCA, DBS dan BNI. Adiwarman Karim menambahkan bahwa OJK dan BI telah membuat peraturan yang berkaitan dengan fintech. Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan 2 fatwa terkait tentang fintech yaitu e-money dan fintech lending. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah yang cukup khususnya di bidang regulasi. Mohamed Damak dalam presentasinya menyatakan bahwa negara-negara OKI memahami potensi akan ekonomi digital. Namun demikian, masih sangat sedikit negara OKI yang siap untuk menyambut ekonomi digital yang memerlukan peningkatan ease of doing business dan infrastruktur ekonomi digital seperti akses ke internet.

Pada sesi kedua, tema yang diangkat ialah “FinTech, Islamic Finance and Regulatory Issues”. Narasumber pada sesi ini ialah Prof. Dato' Azmi Omar (President dan CEO) INCEIF, Sardjito (Komisioner OJK), Ameriza Ma’ruf Moesa (Bank Indonesia), dan Mohd. Sani bin Mohd. Ismail (Senior Financial Sector Specialist ADB), serta moderator Kahlil Rowter dari Prospera. Prof. Dato' Azmi Omar menyampaikan bahwa lembaga keuangan dan pemerintah mengidentifikasi fintech sebagai salah satu penggerak utama untuk pertumbuhan industri jasa keuangan ke depan. Bisnis fintech harus didukung oleh peraturan syariah yang baik, siaga akan potensi pencucian uang melalui industri keuangan syariah, keamanan siber, dan perlindungan konsumen. Mohd. Sani bin Mohd. Ismail menambahkan bahwa terdapat beberapa jenis layanan utama yang ditawarkan oleh Islamic Fintech. Dua hal yang utama adalah peer-to peer (P2P), dan sistem pembayaran. Dari sisi regulator, Sardjito menyampaikan bahwa Indonesia yang berpenduduk 258,7 juta jiwa mempunyai tingkat penetrasi pengguna internet sebanyak 143,2 juta orang. Hal ini direspon oleh OJK dengan mengeluarkan POJK nomor 77 tahun 2016 tentang peer to peer lending menggunakan fintech. Ameriza Ma’ruf Moesa menambahkan bahwa revolusi digital memengaruhi aktivitas sehari-hari kita, terutama dalam hal bagaimana kita menyelesaikan pembayaran suatu tagihan (transportasi, hotel, belanja, dan lain-lain). Transaksi digital tahun 2017 mencapai 18,6 miliar rupiah dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 21,6 miliar rupiah di tahun 2018.

Sesi ketiga diskusi panel mengangkat topik Islamic Digital Finance for Sustainable Development”. Diskusi pada sesi ini dimoderatori oleh Ashraf bin Arsyad dari World Bank Office Malaysia dan menghadirkan 3 narasumber, yaitu: Abayomi A. Alawode (Head Islamic Finance World Bank), Prof. Basri Hasanudin (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin), dan Suminto (Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kemenkeu). Dalam kesempatan ini, Abayomi A. Alawode menyampaikan bahwa keuangan syariah dapat berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesinambungan pertumbuhan. Dari sisi regulator, Suminto menyatakan bahwa inistiatif untuk meluncurkan green sukuk merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mengurangi efek dari adanya perubahan iklim dan sejalan dengan salah satu aksi pengendalian perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Prof. Basri Hasanudin menyampaikan peran penting kampus dalam area pendidikan, riset, knowledge transfer, community education guna mendorong keberlanjutan green economy. Selain itu, beliau juga menyampaikan konsep green campus sebagai sebuah konsep untuk menciptakan kampus yang ramah lingkungan.

Sesi 4 mengangkat tema Sharia Compliance for Fintech Services” dengan menampilkan moderator Ashraf Gomma Ali dari CIMB Islamic. Maritz Mansor dari Ethis Indonesia menyampaikan isu-isu terkait prinsip syariah dan hukum dalam praktik fintech syariah di Singapura dan dunia. Pengalaman Singapura terlibat dalam dunia keuangan syariah dimulai sejak tahun 2010, yang selanjutnya membuat Singapura tertarik untuk menjadi Islamic Finance Hub di Asia. Sementara itu, Dr. Oni Sahroni dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) menyampaikan penjelasan mengenai parameter kesesuaian syariah yang terdiri dari 3 hal, yaitu (1) bebas dari transaksi terlarang (riba, gharar, risywah, maisyir, ihtikaar, baitunnajas, two in one, baiut dain, bai al inah, dana non halal); (2) sesuai dengan akad atau transaksi syariah, untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi/akad; dan (3) menjaga adab-adab Islami dalam bermuamalah. Sementara itu, Dr. Humayon Dar, Direktur Jenderal IRTI-IDB Group menyampaikan bahwa teknonogi harus netral kepada semua agama/keyakinan dimana keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia akan berperan pada governance/tata kelola atas penggunaan teknologi. Prof. Habib Ahmed dari Durham University menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, sektor keuangan inklusif di masa yang akan datang memerlukan pembiayaan yang memiliki kesesuaian prinsip syariah.

Sesi terakhir pada AIFC tahun 2018 mengangkat tema Fintech for the Inclusion, Development, and Efficiency of Islamic Finance” yang dimoderatori oleh Dr Muhammad Yusri Zamhuri dari Universitas Hasanuddin. Triyono dari OJK menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi OJK adalah menciptakan landasan hukum bagi operasionalisasi fintech di Indonesia. Sementara itu, Dr. Hylmun Izhar dari IRTI-IDB Group menyampaikan beberapa faktor yang mendorong inovasi dalam perbankan dan keuangan syariah, salah satunya adalah perubahan konsep dalam murabahah yang saat ini sedikit bergeser dari konsep murabahah klasik. Di sisi lain, Ronald Yusuf Wijaya dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia menyampaikan pengalamannya dalam mengembangkan bisnis fintech syariah di Indonesia dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai platform ekonomi syariah global dan financial hub. Mulia Salim dari BTPN Syariah menyampaikan pemanfaatan teknologi sebagai platform untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.

Pada gelaran AIFC tahun 2018 kali ini juga terdapat booth-booth yang dapat dikunjungi para peserta seminar. Selain Badan Kebijakan Fiskal, beberapa booth yang ikut meramaikan antara lain Voyage to Indonesia, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Komite Nasional Keuangan Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam,  Universitas Hasanuddin, serta beberapa perusahaan fintech/perbankan syariah. (atw/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 34/KM.10/2018,   USD : 14,478.00    AUD : 10,657.97    GBP : 18,575.08    SGD : 10,577.48    JPY : 13,053.76    EUR : 16,661.17    CNY : 2,113.87