Kunjungan Mahasiswa Universitas Trisakti


Jakarta, (16/7): sebagai salah satu komitmen Badan Kebijakan Fiskal untuk mengedukasi publik terkait dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal kembali menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Trisakti Jakarta. Acara yang digelar di Aula Serbaguna lantai 2 Gedung Notohamiprodjo, dibuka oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Kebijakan Fiskal, Endang Larasati.

Seperti biasa, acara inti sosialisasi berupa diskusi dua arah ini menyajikan dua topik terkait tugas dan fungsi BKF. Ferry Afi Andi, Kepala Subbidang PNBP SDA di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF berkesempatan menjadi moderator dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam. Pada sesi pertama, topik yang dibawakan oleh Dwi Anggi Novianti, Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro membahas tentang Reformasi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Untuk Pembangunan Inklusif. Dwi Anggi menjelaskan berbagai capaian positif ekonomi dalam 20 tahun terakhir setelah perbaikan dasar tata kelola, diantaranya ialah Indonesia menjadi Negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat yang berada di posisi satu dan dua. Tingkat inflasi sudah jauh lebih terkendali. Sebuah kondisi yang sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Kondisi fiskal yang sehat dan membaik tercermin pada realisasi defisit APBN hingga semester 1-2018 yang berada pada tingkat 0,75% terhadap PDB atau lebih rendah dibanding posisi periode yang sama tahun sebelumnya yakni 1,29% (2017) dan 1,82% (2016).

Selanjutnya Haryadi, Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF, membahas Peran Pemerintah dalam Pengembangan Keuangan Syariah dan Industri Keuangan Syariah. Keuangan Syariah merupakan istilah yang mencerminkan bisnis keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip islam dan mewajibkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi baik dalam produksi, penjualan atau distribusi barang dan jasa tidak bertentangan dengan prinsip syariah tersebut. Di Indonesia sendiri, keuangan islam dimulai sejak pendirian bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan pendirian perusahaan asuransi syariah di tahun 1994 yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful  Umum pada tahun 1995. Untuk mengembangkan industri keuangan syariah sejak tahun 2013 pemerintah mulai fokus untuk menerbitkan project financing sukuk sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia. Beberapa kementerian yang mendapatkan dana dari pembiayaan tersebut antara lain, Kementerian Perhubungan dengan pembangunan jalur kereta api elevated double track di Jabodetabek, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembangunan 3 taman nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan pengembangan gedung 2 perguruan tinggi. (LP/ATW)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 43/KM.10/2018,   USD : 15,215.00    AUD : 10,821.68    GBP : 20,048.24    SGD : 11,041.22    JPY : 13,573.74    EUR : 17,600.18    CNY : 2,200.95