Kemenkeu Selenggarakan Seminar FEKK Kelima di Padang


Padang, (29/8): Melanjutkan rangkaian Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (FEKK) tahun 2018 yang telah diselenggarakan di sejumlah kota, FEKK kali ini diselenggarakan di Padang. Seminar FEKK yang dihadiri oleh pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, perbankan, serta media di wilayah Sumatera Barat ini bertajuk ‘APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan’.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit yang membuka seminar menyampaikan apreasiasi atas diselenggarakannya acara ini dengan harapan dapat melahirkan strategi-strategi baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Seminar FEKK kali ini menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah: (i) Adinugroho Dwiutomo, Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran; (ii) M. Naufal Aminuddin, Kepala Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; (iii) Ade Rohman, Kepala Kantor Wilayahl Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat; dan (iv) Hefrizal Hendra, Ekonom Kemenkeu Provinsi Sumatera Barat dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dipandu oleh Haris Budi Susilo, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Sumatera Barat, Adinugroho menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2018 sampai dengan bulan Juli berjalan dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi Semester I 2018 lebih tinggi dibanding Semester I tahun lalu. Tahun ini mencapai 5,17% sedangkan tahun lalu hanya 5,01%”, ujar Adinugroho saat membuka paparannya yang berjudul ‘Perkembangan Pelaksanaan APBN 2018 dan Penyusunan RAPBN 2019’.

Hal tersebut didukung dengan membaiknya aktivitas produksi barang dan jasa, serta peningkatan investasi dan konsumsi. Adinugroho menambahkan, kinerja APBN pada Semester I 2018 ini juga menunjukkan peningkatan dan arah yang tepat, baik dari sisi pencapaian ekonomi makro, maupun besaran-besaran postur APBN.

Adinugroho menjabarkan bahwa kinerja APBN Semester I tahun 2018 dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: (i) realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai 48,2% dari yang dianggarkan dan tumbuh 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya; (ii) realisasi PNBP telah mencapai 76,6% dari yang direncanakan dan nilainya  lebih besar 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya; (iii) Penyerapan belanja K/L sebesar 44,4% dari pagu atau lebih besar dari penyerapan tahun sebelumnya (41,2%); serta (iv) realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai 58,6% dari pagu, sedikit turun dibandingkan realisasi semester I tahun sebelumnya, yaitu sebesar 59,9%.

Selain membahas kinerja APBN 2018, Adinugroho juga menjelaskan gambaran umum RAPBN 2019. “Arah kebijakan fiskal 2019 lebih berfokus untuk memantapkan penyehatan fiskal dan mendorong investasi”, jelasnya. Tema Kebijakan Fiskal 2019 sendiri adalah ‘APBN untuk mendorong investasi dan daya saing’.  Fokus kebijakan fiskal tersebut adalah menjaga kesehatan fiskal yang produktif, efisien, berdaya tahan, dan sustainable; serta mendorong iklim investasi dengan melakukan simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.

Narasumber kedua, Naufal Aminuddin memaparkan ‘Utang Negara sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan’. Naufal mengungkapkan, “Utang negara telah berperan besar dalam pemerataan pembangunan dan mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia”. Naufal menambahkan bahwa perkembangan outstanding utang pemerintah selama empat tahun terakhir secara nominal memang meningkat, namun secara relatif terhadap PDB masih stabil dan terkendali.

Utang pemerintah juga telah digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Sumatera Barat antara lain: (i) gedung kuliah dan ruang dosen UIN Bukittingi sebesar Rp36,3 miliar; (ii) gedung kuliah UIN Padang Imam Bonjol sebesar Rp50,9 miliar; (iii) gedung kuliah Universitas Negeri Padang sebesar USD 22,5 juta; serta (iv) pembangunan Jalan Padang By Pass sebesar KRW 39,8 miliar. Selain itu, utang pemerintah juga digunakan untuk proyek pembangunan lainnya, seperti Mass Rapid Transit(MRT) di Jakarta sebesar JPY 125,24 miliar; Jembatan Suramadu di Jawa Timur sebesar USD 229,13 juta; dan Waduk Jatigede di Sumedang sebesar USD 215,62 juta.

Narasumber ketiga, Ade Rohman, memaparkan tentang ‘Perkembangan Ekonomi dan Anggaran Pemerintah Daerah’. Sedangkan narasumber terakhir, Hefrizal Handra memaparkan tentang ‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, dan Layanan Dasar di Sumatera Barat’.

“Dilihat dari perspektif fiskal, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung melemah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh masih besarnya ketergantungan PDRB dari pengeluaran belanja pemerintah, yaitu sebesar 11,68%”, jelas Ade.

Perekonomian Sumatera Barat juga mengalami perlambatan sejak 2011, terutama disebabkan melambatnya pertumbuhan sektor daerah yang dominan, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Hefrizal menambahkan, “Perlu analisis lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke angka yang lebih tinggi karena PDRB per kapita Sumatera Barat jauh di bawah rata-rata nasional”.

Pada rangkaian FEKK di Padang ini, diselenggarakan juga kuliah umum di UIN Imam Bonjol dan Universitas Andalas untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa mengenai perkembangan APBN dan kaitannya dengan kondisi perekonomian di Sumatera Barat. (fms/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02