Kemenkeu Selenggarakan Seminar FEKK Keenam di Semarang


Semarang (4/9) Seminar ini merupakan lanjutan dari rangkaian seminar FEKK (Forum Ekonom Kementerian Keuangan) tahun 2018 yang telah diselenggarakan di berbagai kota. Dengan mengangkat tema “APBN untuk peningkatan layanan dasar dan pengurangan kesenjangan”, seminar yang berlokasi di Semarang ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, praktisi perbankan, ekonom, akademisi, dan jurnalis setempat.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Budiyanto Eko Purwono, Kepala Biro Perekonomian Sekda Pemerintah Jawa Tengah membuka acara ini dengan menyampaikan kondisi fiskal Jawa Tengah. Menurutnya dalam kurun waktu 2013-2017, ketergantungan Pemerintah Jawa Tengah kepada Pemerintah Pusat terus meningkat. Keleluasaan ruang fiskal Jawa Tengah dalam mengelola dananya secara bebas untuk menentukan prioritas belanja juga menurun. Hal ini berimbas pada menurunnya kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan. Sebagai solusi, Pemerintah Jawa Tengah berinisiatif melakukan inovasi pembiayaan dengan melakukan fiscal engineering  dalam bentuk low agreement bank pembangunan daerah dengan memberikan kucuran kredit bunga rendah 7% dengan plafon Rp 25.000.000 per nasabah. Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah juga melakukan creative engineering berupa pinjaman bank dan nonbank, obligasi daerah, dan mekanisme pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Seminar FEKK kali ini dibagi menjadi 4 sesi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan moderator Joko Pramono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Pada sesi I, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal, Rofyanto Kurniawan menyampaikan topik insentif pajak untuk peningkatan ekspor dan investasi. Menurutnya,  perekonomian Indonesia tumbuh membaik di kuartal II tahun 2018 dari berbagai sektor, baik primer, sekunder, maupun tersier. Lebih lanjut, Rofyanto mengungkapkan bahwa konsumsi sangat penting dalam mendorong perekonomian jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang perekonomian Indonesia harus digenjot dengan investasi. Insentif fiskal yang diberikan pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas PPN, dapat digunakan sebagai fasilitas untuk meningkatkan investasi Indonesia.

Selanjutnya pada sesi II dengan topik UU PNBP sebagai optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan pelayanan disampaikan oleh Mariatul Aini, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran. Menurutnya, PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terus berfluktuasi menyesuaikan kondisi makro perekonomian. Lebih lanjut, Mariatul menjelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan reformasi dalam pengelolaan PNBP seperti sistem pembayaran PNBP secara online, skema gross split, dan perubahan UU PNBP. Selain itu perbaikan terkait pemungutan dan pengelolaan PNBP terus dilakukan sehingga pengelolaan PNBP menjadi lebih optimal dan tidak membebani masyarakat.

Paparan sesi III disampaikan oleh Yuni Wibawan, Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, dengan topik Kinerja Fiskal di Daerah. Yuni Wibawan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,27 %, dengan tingkat  inflasi yang masih dapat terkendali. Menurutnya, di Jawa Tengah masih terdapat ketimpangan, namun masih dalam tingkat sedang, sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 11,32%. Selain itu, Yuni meminta Pemda dan bank terkait agar ikut terlibat secara aktif dalam pelaporan dana alokasi khusus dan dana desa.

Sesi terakhir disampaikan oleh Ahmad Syakir Kurnia, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro sekaligus juga Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan tema kondisi ekonomi makro Jawa tengah. Ahmad Syakir menjelaskan bahwa akar dari kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah adalah kesehatan dan pendidikan. “Bagaimana masyarakat Jawa Tengah bisa produktif jika kesehatan dan pendidikan masih rendah” ujarnya. Dari sisi fiskal, belanja meningkat lebih besar dibandingkan pendapatan yang menyebabkan ruang fiskal Jawa Tengah menurun. Menurutnya, optimalisasi pajak dengan perluasan kewenangan pajak dari pemerintah pusat ke daerah merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada rangkaian kegiatan FEKK di Semarang ini, diselenggarakan juga kuliah umum di Universitas Diponegoro dengan tema perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa terhadap perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. (su/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02