Mahasiswa Universitas Pakuan Antusias Gali Informasi Kebijakan Fiskal


Jakarta (22/10), Keingintahuan para mahasiswa untuk menggali lebih dalam seputar kebijakan fiskal tercermin pada kunjungan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan ke Badan Kebijakan Fiskal pagi ini. Mengambil fokus diseminasi tentang peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Fiskal dan seputar Keuangan Inklusif, tiga puluh mahasiswa ikuti rangkaian acara dengan penuh antusias.

“Globalisasi adalah suatu bentuk integrasi dari berbagai aspek yang bertujuan untuk menguntungkan dua belah pihak. Negara-negara saling menyebar untuk berinvestasi, berdagang, transfer tenaga kerja, dan transfer teknologi”, ujar Dalyono, Kepala Bidang Forum Multilateral mengawali sesinya tentang ‘Peran Lembaga Keuangan Internasional di tengah Ketidakpastian Global’.

Bagi Indonesia, Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan mitra strategis, pusat pengetahuan, sumber keuangan, dan bantuan teknis. Tujuan utama dari peran LKI sendiri adalah memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada di Indonesia.

Saat ini, tantangan di tengah perekonomian global juga semakin kompleks. Perang dagang antarnegara besar memicu penurunan pertumbuhan perdagangan dunia. Kemudian, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat memicu Capital Flight di Emerging Markets. Selain itu, adanya tekanan yang tinggi pada geopolitik di Timur Tengah memicu ketidakstabilan harga minyak dunia. Serta perpanjangan masa transisi Brexit juga memicu ketidakstabilan kerjasama ekonomi di Eropa.

Untuk mengatasi kondisi yang demikian, ‘Multilateralisme Baru’ dibutuhkan. Bagaimana setiap negara bisa saling menghormati, bekerjasama dan berkoordinasi lebih baik, dan transparansi yang lebih baik. Selain itu, setiap negara harus bersedia untuk selalu saling menghormati dan membantu berdasarkan asas kepedulian.

Millennia Aulia Susanti, Kepala Subbidang Strategi Keuangan Inklusif memaparkan bagaimana keterkaitan praktik ‘Kebijakan Fiskal dan Keuangan Inklusif’di Indonesia. “Keuangan inklusif mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana keuangan inklusif dapat menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan”, tutur Millennia.

Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Akses terhadap layanan keuangan sangat penting. Untuk indvidu, seperti halnya akses penggunaan uang elektronik dan tabungan. Untuk UMKM ada pengajuan kredit, asuransi, dan ikut serta dalam pasar modal”, tambah Millennia.

Untuk mendorong peningkatan keuangan inklusif, pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang memiliki target pada kenaikan tingkat keuangan inklusif dari 36% pada tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2019.

“Selain itu, terdapat juga sejumlah kebijakan fiskal pemerintah melalui program keuangan inklusif yang ditujukan untuk individu, seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan untuk UMKM ada Kredit Usaha Rakyat Mikro, Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama, dan Pembiayaan Ultra Mikro”, tutup Millennia dalam sesinya.

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02