Edukasi Mahasiswa, BKF Kenalkan Berbagai Insentif Fiskal Untuk Dorong Daya Saing Industri


Depok, (23/10): “Industri pengolahan di Indonesia menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral. Industri pengolahan juga menopang ekspor terbesar Indonesia dengan total mencapai 74,10% di tahun 2017. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk mendorong industri tersebut agar tetap tumbuh dan memiliki daya saing”, ujar Purwoko, Peneliti BKF, dalam Seminar Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Mendorong Daya Saing Industri Nasional di Depok.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong daya saing industri di Indonesia. Salah satu diantaranya pemberian insentif fiskal baik dari fasilitas PPh maupun PPN. Untuk PPh, Wahyu Hidayat, Kepala Subbidang Fasilitas PPh, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa pada dasarnya insentif PPh terbagi menjadi dua, yaitu insentif yang bersifat sektoral dan kawasan. Tax holiday, tax allowance dan insentif UMKM merupakan beberapa insentif sektoral yang telah diberikan pemerintah untuk industri – industri tertentu.

Tax holiday lanjutnya menyasar industri pionir dengan kriteria seperti, memiliki nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta berdampak besar pada perekonomian nasional. Bentuk pemberian tax holiday sendiri yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 100% dalam jangka waktu 5 – 20 tahun. Lamanya periode tax holiday bergantung pada besaran nilai investasi, dimana semakin besar nilai investasinya maka akan semakin panjang periode pemberian tax holiday.

Sementara tax allowance diberikan untuk mendorong tumbuhnya sektor – sektor tertentu yang dianggap prioritas oleh pemerintah. Kriteria yang harus dimiliki bagi perusahaan yang ingin mendapatkan tax allowance antara lain memiliki nilai investasi yang tinggi dan juga menyerap tenaga kerja yang besar. Salah satu bentuk insentifnya berupa pengurangan penghasilan netto 30% dari jumlah penanaman modal.

Untuk insentif UMKM, diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan omset < Rp4,8 milyar. Potongan PPh UMKM yang tertuang pada PP 23 tahun 2018 berjumlah 0,5% dari omset.

Selain dari PPh, pemerintah juga memberikan fasilitas PPN. Insentif PPN diberikan terbatas kepada kawasan industri tertentu seperti Tempat Penimbunan Berikat. Insentif juga diberikan pada barang – barang yang dinilai strategis seperti mesin dan peralatan pabrik, pakan ternak, dan bibit pertanian dan perkebunan.

Seminar yang digelar oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF ini merupakan rangkaian dari berbagai seminar yang dilakukan untuk mengedukasi publik khususnya para mahasiswa terkait insentif fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mendukung daya saing ataupun menarik investasi. Seminar yang kali ini diselenggarakan di Depok dihadiri oleh berbagai mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berasal dari berbagai universitas di Jabodetabek. Sebelumnya, seminar serupa telah diselenggarakan di Bandung dan Surabaya. (is/apa)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02