Jaga Momentum Pertumbuhan, Pemerintah Diimbau Bijak Pajaki Ekonomi Digital


Jakarta, (25/10): ?Penerimaan pajak secara nominal meningkat terus meskipun melandai. Hampir semua sektor tumbuh bagus? ungkap Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA dalam forum Citax Talk di Jakarta. Namun demikian, meskipun PDB tiap tahun meningkat, bagian yang bisa dipajaki oleh negara semakin kecil.

Dengan fakta tersebut, Yustinus mengimbau pemerintah untuk melakukan koordinasi agar pemungutan pajak lebih efektif. ?Perlu adanya dukungan dari semua pihak baik dari sisi kebijakan, administrasi, maupun politik agar kita bisa memungut lebih efektif? ujarnya.

Dari sisi fiskal, pemerintah harus bijak mengeluarkan kebijakan untuk memajaki semua sektor termasuk ekonomi digital agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.

Sejalan dengan Yustinus, Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, mengutarakan bahwa selain koordinasi dengan semua pihak yang terkait, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk semua sektor yang dipajaki, termasuk ekonomi digital yang saat ini sedang tumbuh. Menurutnya, ekonomi digital harus dikelola dengan baik agar basis perpajakan tidak semakin terkikis.

Namun, memajaki ekonomi digital tidak semudah memungut pajak pada sektor lain. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pada sektor tersebut. Pertama, karakteristik ekonomi digital seperti e-commerce yang intangible yang berarti tidak dapat dilihat fisiknya. Kedua, ekonomi digital termasuk bisnis yang dinamis atau berubah dengan cepat. Model ekonomi digital yang kebanyakan menggunakan cashless.

Diperlukan formulasi khusus untuk memperlakukan ekonomi digital. Lebih lanjut, Rofyanto menambahkan pihak Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, akan terus berupaya belajar dari best practice negara ? negara yang cukup berhasil memajaki sektor ekonomi digital. Misalnya dari Australia dan Italia. ?Kami akan terus menyusun formulasi terbaik dengan belajar dari negara ? negara yang cukup berhasil. Selain itu kami juga akan mendisiplinkan aturan perpajakan yang ada saat ini?, tutupnya. (is/atw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02