Jumlah Penduduk Miskin di Papua Barat Menurun


Manokwari (06/11) Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dengan persentase saat ini sebesar 23,01% (214,47 ribu jiwa) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,1% (228,38 ribu jiwa). Namun, tingkat ketimpangan (gini ratio) di Provinsi Papua Barat masih tinggi yaitu sebesar 0,394, lebih tinggi dibandingkan tingkat ketimpangan nasional sebesar 0,389.

?Ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 39,23% dan terendah berada di kabupaten Kaimana sebesar 17,22%", ujar Rully Wurarah, Ekonom Provinsi Papua Barat pada acara Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Manokwari.

Lebih lanjut Rully menambahkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Papua Barat antara lain tingkat inflasi, penurunan persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan adanya keterlambatan distribusi beras sejahtera yang diduga menghambat laju penurunan kemiskinan.

Menurut Rully, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua, perlu dilakukan peningkatan pembangunan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perlu adanya inisiasi untuk pembentukan kelembagaan seperti kelembagaan koperasi untuk memberdayakan masyarakat dalam menjual hasil pertaniannya dan mengelola pendapatannya.

Selain membahas kebijakan ekonomi di Provinsi Papua Barat, pada seminar FEKK ini juga dipaparkan materi terkait pokok-pokok APBN 2019 dan Perkembangan Pelaksanaan APBN 2018 oleh Didik Kusnaeni, Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, Direktorat Jenderal Anggaran. Didik menyampaikan, APBN 2019 memiliki tema besar yaitu sehat, adil, dan mandiri, salah satunya tercermin dari kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong iklim investasi dan daya saing.

?Pendapatan dan Belanja Negara tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Rasio defisit APBN sampai dengan September 2018 yaitu sebesar 1,35% terhadap PDB merupakan terendah sejak 2014, sedangkan keseimbangan primer sebesar Rp2,4 Triliun atau 0,02% merupakan yang terendah sejak 2013," ujar Didik dalam paparannya terkait Pelaksanaan APBN 2018.

Adapun terkait pelaksanaan APBN 2018 di Provinsi Papua Barat, Neil Edwin, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat mengungkapkan penyerapan anggaran Provinsi Papua Barat sampai dengan triwulan III tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja mencapai Rp3,91 Triliun (55,9%) yang didorong oleh belanja infrastruktur sebagai prioritas nasional APBN 2018.

Sejalan dengan APBN 2018 yang berfokus pada Infrastruktur, Jimmy Situmorang, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan bahwa saat ini pemerintah memiliki skema penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini merupakan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mencari solusi efektif dan efisien dalam menyediakan jasa atau layanan publik bagi masyarakat dan bukan merupakan pinjaman atau utang pemerintah kepada swasta.

Seminar FEKK ini merupakan seminar yang bertujuan untuk membangun diskusi dua arah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perkembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Mengangkat tema "Perkembangan Ekonomi dan APBN untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan?, seminar ini dihadiri oleh pemerintah, Perwakilan Kantor Bank Indonesia, pelaku usaha, perbankan serta akademisi di Provinsi Papua Barat.

Pada rangkaian kegiatan FEKK ini, turut diselenggarakan pula kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Papua dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahesa oleh Yasir Niti Samudro, Kepala Subbidang Pengembangan Model, Badan Kebijakan Fiskal. (lnf/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2018,   USD : 14,688.00    AUD : 10,686.55    GBP : 18,921.19    SGD : 10,673.83    JPY : 12,962.14    EUR : 16,671.67    CNY : 2,118.02