Gelar Seminar FEKK di Maluku, Pemerintah Dorong Daerah untuk Belanja Lebih Efektif


Ambon, (13/11) Pada kuartal III tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Maluku tercatat lebih dari 6%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata ? rata nasional pada periode yang sama sebesar 5,17%. Namun dari sisi tingkat kemakmuran, peringkat Maluku berada di posisi 33 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Maluku hanya berada satu tingkat di atas Nusa Tenggara Timur, ujar Anton Lailossa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Ambon.

Menurut Anton, kondisi tersebut disebabkan karena Maluku belum memiliki motor penggerak ekonomi. APBD 2018 yang terbatas membuat sebagian besar belanja di Maluku habis untuk membiayai kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebagian kecil sisanya dialokasikan untuk perikanan dan pertanian yang menjadi sektor ? sektor penggerak ekonomi.

Anton mengatakan, transfer daerah dari APBN dapat membantu meningkatkan ekonomi di Maluku, mengingat APBD yang jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berharap kerja sama antara pusat dan daerah yang telah tercipta, dapat dilakukan lebih intens.

Sementara itu dari sisi APBN, Wahyu Utomo, Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, Pusat Kebijakan APBN, BKF, menuturkan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu pengurangan kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran, dibutuhkan APBN yang sehat. Kriteria APBN sehat salah satunya dapat dilihat dari belanja yang lebih efektif dan dilakukan pada sektor produktif.

Ia mengutarakan saat ini Kementerian Keuangan terus mendorong K/L dan daerah untuk mengubah mindset untuk mendapatkan output yang optimal bukan dari belanja yang lebih banyak melainkan dari belanja yang lebih baik. ?Prinsipnya bukan lagi spending more tetapi spending better?, ujar Wahyu.

Kuncinya, akurasi dari pengalokasian belanja pada sektor ? sektor kunci. Ia mencontohkan, Maluku dengan potensi perikanan yang menjadi sektor kunci perlu mendapat alokasi lebih dengan mengurangi belanja pada sektor yang kurang produktif dan mengalihkan alokasi dana tersebut untuk menumbuhkan sektor perikanan. Sehingga multiplier effect akibat tumbuhnya sektor tersebut semakin terasa dampaknya bagi perekonomian di Maluku.

Dari sisi pemerintah pusat, selain mendorong belanja yang lebih efektif, pemerintah akan terus mengoptimalisasi belanja pada sektor ? sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Belanja perlindungan sosial dan transfer ke daerah juga terus ditingkatkan dan diperbaiki, harapannya agar kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai.

Seminar FEKK di Ambon kali ini mengangkat tema ?Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan? dan dihadiri oleh pemerintah daerah, ekonom, akademisi dan pelaku usaha di daerah Maluku. Turut hadir sebagai pembiaca; Scenaider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko; Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku, Ditjen Perbendaharaan, Sudarmanto; dan Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, Teddy Christiana.

Selain menyelenggarakan Seminar FEKK di Ambon, BKF juga mengadakan kuliah umum di Universitas Pattimura dan Universitas Darussalam, Ambon. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan para akademisi khususnya mahasiswa akan lebih paham tentang isu ? isu perekonomian terkini dan APBN. (is/el)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 15/MK.10/2019,   USD : 14,260.00    AUD : 10,111.63    GBP : 18,933.63    SGD : 10,541.59    JPY : 12,798.57    EUR : 16,151.05    CNY : 2,123.53