Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,58% Pada Triwulan III 2018


Bandung, (22/11); Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan III 2018 melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 5,58% atau lebih besar 0,41% daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pada saat membuka Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FFEKK) di Bandung, Kamis (22/11).

Pada seminar yang bertemakan "Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan" ini, Iwa mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut didominasi oleh industri pegolahan dan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, Iwa mengungkapkan masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Barat seperti ketimpangan distribusi pendapatan, terus meningkatnya jumlah angkatan kerja, serta kemiskinan.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar dapat terus bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut," harap Iwa.

Pada seminar yang terselenggara atas kerja sama Badan Kebijakan Fiskal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ini, empat orang narasumber secara bergantian menyampaikan paparannya.

Salah satu narasumber, Yuniar Yanuar Rasyid, Kepala Kantor Wilayah DJPB Jawa Barat, menyampaikan bahwa laju inflasi Jawa Barat berada di angka 3,17%. Kota Bekasi merupakan kota dengan laju inflasi tertinggi yakni 3,75%, sedangkan kota Cirebon menjadi kota dengan laju inflasi terendah di angka 1,70%. Menurut Yanuar, angka inflasi ini masih terkendali meskipun berada di atas inflasi nasional sebesar 2,88%.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Padjadjaran, Rudi Kurniawan mengungkapkan bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi di Jawa Barat tumbuh paling tinggi di antara lapangan usaha lain dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan tumbuhnya digitalisasi ekonomi.

"Hal ini tentu saja memengaruhi lapangan usaha lain yang terhubung, misalnya penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, serta penyediaan makanan dan minuman," ujar Rudi. Menurutnya, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pintar, terdigitalisasi, serta terhubung akan memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan dengan lebih fleksibel, tangkas, dan cerdas.

Pada seminar yang dihadiri oleh pemerintah daerah, ekonom, akademisi, dan pelaku usaha di Jawa Barat ini turut hadir dua narasumber lainnya yakni Direktur Penyusunan APBN, DJA, Kunta Wibawa yang berbicara mengenai APBN dan Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat KSSK, Deni Ridwan, yang memaparkan materi mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Ekonomi.

Selain menggelar seminar FEKK, BKF juga berkesempatan memberikan kuliah umum bertema APBN kepada mahasiswa Universitas Telkom dan Universitas Padjadjaran. (atw/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 51/KM.10/2018,   USD : 14,447.00    AUD : 10,478.26    GBP : 18,402.33    SGD : 10,556.67    JPY : 12,809.04    EUR : 16,432.37    CNY : 2,100.35