Focus Group Discussion: Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan


Jakarta, (25/8): Untuk memberikan kepastian jaminan sosial kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlangsungan program Jaminan Sosial Kesehatan dan memitigasi risiko yang dapat berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan mengamanatkan agar aset Jaminan Sosial Kesehatan, yang terdiri atas aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, harus dikelola secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Untuk mendalami lebih jauh mengenai pengelolaan aset Jaminan Kesehatan yang selama ini berlangsung, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal mengadakan focus group discussion (FGD) yang bertempat di Ruang Pendalaman Keuangan, Gedung Radius Prawiro. Sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Fadlul Imansyah, Kepala Grup Investasi BPJS Kesehatan dan Muhammad Hanif, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi.

Dalam FGD tersebut, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa aset DJS Kesehatan ditempatkan pada instrumen deposito karena memerlukan likuiditas yang sangat tinggi, sedangkan aset BPJS Kesehatan ditempatkan pada berbagai instrumen, antara lain deposito, obligasi korporasi, dan reksa dana. BPJS Kesehatan juga secara rutin melakukan penilaian terhadap para counterpart-nya untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Sebagai masukan atas pengelolaan aset Jaminan Kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Mandiri Manajemen Investasi merekomendasikan beberapa alternatif investasi yang dapat dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, antara lain berupa investasi pada pembangunan infrastruktur melalui instrumen reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Hal tersebut juga sejalan dengan semangat Pemerintah yang terus mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Hasil yang didapat dari FGD ini akan menjadi salah satu referensi dalam penyempurnaan kebijakan publik terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. (pksk)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 33/KM.10/2017,   USD : 13,362.00    AUD : 10,588.85    GBP : 17,218.01    SGD : 9,805.39    JPY : 12,212.55    EUR : 15,735.09    CNY : 2,000.46