Sukuk Korporasi Indonesia Memiliki Peluang Besar Untuk Menarik Investor


Jakarta, (3/10): Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada hari Rabu hingga Jumat tanggal 28-30 September 2016, Badan Kebijakan Fiskal menggelar Workshop on Corporate Sukuk: Opportunities and Challenges. Workshop yang terselenggara atas kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Asian Development Bank (ADB) ini bertujuan untuk memperoleh insight dari investor di sektor swasta terkait peluang dan tantangan sukuk korporasi. Nantinya, output yang ingin dicapai dari workshop ini yaitu kajian yang lebih comprehensive untuk mengembangkan sukuk korporasi di Indonesia.

Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, berkesempatan membuka acara yang dihadiri oleh peserta antara lain dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Adhi Karya,, PT. Waskita Karya, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam sambutannya Suahasil menyampaikan bahwa sukuk korporasi dapat memainkan peran besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia akan terus melakukan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 dengan total belanja mencapai sekitar Rp.5000 triliun. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, dimana salah satu yang terberat datang dari sisi keterbatasan dana untuk kebutuhan infrastruktur.

“Dari tahun 2014 hingga tahun 2019, Indonesia membutuhkan sekitar Rp.5000 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Nilai tersebut berarti 40% dari PDB Indonesia yang sekarang. Disini sukuk korporasi perannya menjadi besar, karena APBN pemerintah belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur hingga tahun 2019” ungkap Suahasil.

Berangkat dari fakta tersebut pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai cara agar target pembangunan infrastruktur 2019 tercapai. Selain melakukan budget reform, pemerintah juga terus mengoptimalkan kinerja BUMN. Menurut Suahasil, cara yang dapat dilakukan pemerintah melalui BUMN yaitu dengan memobilisasi dana. Dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) dan aset BUMN yang dikelola dengan baik, pemerintah berharap BUMN dapat melakukan leveraging atas asetnya. Lebih lanjut Suahasil menjelaskan leveraging dapat dilakukan dengan menerbitkan sukuk korporasi. Sukuk korporasi yang berbasis aset sambungnya dinilai memiliki peluang besar untuk dilirik oleh investor, mengingat BUMN dan corporate memiliki aset yang lebih tangible dibandingkan dengan aset dalam sukuk negara.

 “Aset yang digunakan oleh corporate dan BUMN jauh lebih bisa dilihat dan tangible untuk investor dibadingkan dengan aset di sukuk negara, dan kesempatan untuk menunjukkan asset based sukuk itu menurut saya adalah peluang yang sangat luar biasa” ujar Suahasil. Terakhir, Suahasil berharap dengan support dari pemerintah berupa kebijakan dan peraturan untuk mendukung kesuksesan sukuk korporasi, BUMN dan corporate dapat mengoptimalkan peluang yang sudah mereka miliki.

Dalam workshop yang digelar selama tiga hari tersebut, Badan Kebijakan FIiskal mengundang beberapa narasumber ahli dan pemain dalam sukuk korporasi diantaranya, Iggi H. Achsen dari Dewan Syariah Nasional; Fadilah Kartikasari, Direktur Pasar Modal Syariah, OJK; dan I Dewa Made Susila, Direktur Keuangan, Adira Finance. (IS/ATW/PG)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 37/KM.10/2017,   USD : 13,226.00    AUD : 10,591.85    GBP : 17,745.58    SGD : 9,819.87    JPY : 11,959.78    EUR : 15,782.37    CNY : 2,020.92