Pemerintah Sosialisasikan Pelaksanaan Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk di Mataram


Jakarta, (26/10): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia (Persero), Bank BRI, dan Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan uji coba subsidi langsung pupuk bersubsidi pada tanggal 19 Oktober 2016 di halaman kantor Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, kota Mataram. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari kajian BKF bersama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Kegiatan sosialisasi yang disasarkan kepada petani dari kelompok tani penerima subsidi ini dibuka oleh Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana. Pada kegiatan ini sekaligus juga diresmikan peluncuran penggunaan kartu tani yang didemostrasikan oleh perwakilan dari Bank BRI yang merupakan bank milik pemerintah. Ke depan petani diarahkan hanya dapat menebus pupuk bersubsidi di pengecer apabila dapat menunjukan kepemilikan kartu tani tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat ketepatan sasaran serta memastikan bahwa petani yang menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang berhak.

Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari BKF dan IPB membuktikan bahwa pendataan petani penerima subsidi pupuk selama ini perlu disempurnakan. Identifikasi data petani di Pulau Lombok berdasarkan data PBDT 2015, data RDKK, data simluhtan, maupun data ST 2013 menunjukkan angka yang berbeda. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan untuk memastikan kelompok petani mana yang layak menerima subsidi pupuk. Oleh karena itu, dilakukanlah verifikasi dan pemadanan atas data yang ada. Tujuan pemadanan RDKK – Simluhtan – PBDT 2015 adalah untuk memberikan keyakinan agar petani yang berhak menerima subsidi pupuk berdasarkan RDKK seyogianya tercatat juga sebagai kelompok keluarga miskin di PBDT 2015.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF, Rofyanto Kurniawan, menyampaikan bahwa program yang tengah diperkenalkan dengan pengalihan subsidi dari tidak langsung menjadi langsung ini merupakan arahan dari Presiden demi untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat Indonesia dimanapun berada. Pengalihan subsidi pupuk tidak langsung menjadi langsung ini mensyaratkan mekanisme penyaluran yang bersifat tertutup (closed system) dengan validitas dan verifikasi data penerima subsidi pupuk (beneficieries) yang ditetapkan secara hati-hati. Namun demikian, diakui bahwa penentuan sasaran subsidi harus benar-benar tepat. Perlu pembenahan, identifikasi, dan verifikasi data petani agar jelas kelompok tani mana saja yang membutuhkan subsidi pupuk, dan juga pembenahan mekanisme penyalurannya. “Apabila uji coba program ini berhasil, pada tahun 2017 akan dikembangkan lagi ke seluruh Lombok dan kemudian tahun 2018 ke seluruh Indonesia,” tutup Rofy. (atw/fvp)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 46/KM.10/2017,   USD : 13,538.00    AUD : 10,270.01    GBP : 17,854.48    SGD : 9,975.68    JPY : 12,011.46    EUR : 15,945.16    CNY : 2,040.14