BKF Menggelar Sosialisasi Kebijakan Fiskal kepada Mahasiswa Universitas Pamulang


Jakarta, (26/1): Sebagai bentuk diseminasi kebijakan fiskal kepada dunia akademis, pada hari Kamis (26/1) BKF (Badan Kebijakan Fiskal) menggelar sosialisasi kebijakan fiskal bertemakan “Kebijakan APBN 2017 dan Dukungan Kementerian Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur’’. Sosialisasi yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 BKF ini diikuti oleh 120 mahasiswa jurusan Akuntansi dari Universitas Pamulang. Membuka acara sosialisasi, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Endang Larasati memperkenalkan BKF sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan memberikan rekomendasi kebijakan fiskal di antaranya kebijakan APBN, kebijakan perpajakan dan kepabeanan, serta sektor keuangan. Endang berharap para peserta sosialisasi dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber. Ia juga menyampaikan bahwa BKF sangat membuka diri terhadap masukan-masukan dari dunia akademis.

Acara inti sosialisasi yakni penyampaian materi terbagi menjadi dua sesi yang dimoderatori oleh Bob Arfan, Kepala Subbidang Informasi dan Hukum, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Pada sesi pertama, Wahyu Utomo, Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan, Pusat Kebijakan APBN, membahas tentang “Tantangan dan Arah Kebijakan APBN 2017 untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. Wahyu menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan anggaran yang selama ini dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBN tidak hanya berisi angka-angka rupiah, tetapi juga mengandung arah dan tujuan perekonomian negara. Arah kebijakan fiskal pada APBN yang utama adalah untuk menjaga stabilisasi perekonomian dan mendorong pertumbuhan, untuk menyediakan barang-barang publik dan mengantisipasi ketidakpastian, serta untuk redistribusi pendapatan.

Sesi kedua sosialisasi diisi dengan penyampaian materi “Dukungan Kementerian Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur’’ oleh Fino Valico Waristi, Kepala Subbidang Belanja Modal, Pusat Kebijakan APBN. Fino menyampaikan bahwa dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai 4.796 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi penyediaan layanan dasar seperti akses air minum dan sanitasi, konektivitas mendukung sektor unggulan seperti tol laut, serta transportasi perkotaan. Dari kebutuhan sebesar 4.796 triliun rupiah tersebut, porsi APBN dan APBD hanya sebesar 1.978,6 triliun rupiah atau setara dengan 41,3%. Untuk menutup gap pendanaan infrastruktur ini, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan di antaranya dengan cara meningkatkan peran swasta dan mempercepat proyek kerja sama pemerintah dengan swasta, serta penugasan kepada BUMN untuk akselerasi infrastruktur. (atw/pg)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 46/KM.10/2017,   USD : 13,538.00    AUD : 10,270.01    GBP : 17,854.48    SGD : 9,975.68    JPY : 12,011.46    EUR : 15,945.16    CNY : 2,040.14