Kuliah Umum Kebijakan Fiskal 2017 di Universitas Gadjah Mada


Yogyakarta, (21/4): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, mengadakan kuliah umum pada hari Jumat, 21 April 2017. Kuliah umum dengan tema “Kebijakan Fiskal 2017’ ini dihadiri oleh para mahasiswa dan akademisi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan kuliah umum diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Menurut Eko, melalui pelaksanaan kuliah umum ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal yang sedang dijalankan oleh Pemerintah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi yang dipandu oleh Wisnu Setiadi Nugroho, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Sesi pertama dengan tema “Sekelumit Sistem Pemerintahan Desentralisasi dan Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia” dibawakan oleh Abdul Halim, Ketua Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, yang juga merupakan anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Sesi kedua dengan tema “Perkembangan & Kebijakan Ekonomi - Fiskal Indonesia” dibawakan oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kementerian Keuangan.

 

Sekelumit Sistem Pemerintahan Desentralisasi dan Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

Abdul Halim, sebagai narasumber pertama, menyampaikan beberapa hal terkait sistem pemerintahan desentralisasi dan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Menurutnya, tujuan dari Pemerintah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum. Oleh karena itu, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara harus digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam upaya mewujudkan reformasi manajemen keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik, maka harus dilakukan perbaikan dalam berbagai hal, seperti kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia. “Pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan lainnya juga harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras,” kata Halim.

 

Perkembangan & Kebijakan Ekonomi - Fiskal Indonesia

Parjiono, sebagai narasumber kedua, memaparkan beberapa hal terkait perkembangan perekonomian dan berbagai kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Menurut Parjiono, perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2017 setelah sempat melemah pada tahun-tahun sebelumnya. Negara berkembang diproyeksi akan menjadi motor utama pendorong  peningkatan perekonomian tersebut.

Namun begitu, ada beberapa risiko yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi global tersebut, seperti re-balancing ekonomi Tiongkok, kenaikan suku bunga The Fed dan pembalikan arus modal, masih lemahnya permintaan global dan harga komoditas, kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan yang baru, dan risiko geopolitik seperti Brexit.

Terlepas dari perekonomian global yang masih penuh tantangan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang baik selama 10 tahun terakhir. “Di tengah perdagangan internasional yang berkontraksi, permintaan domestik menjadi motor pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” kata Parjiono.

Namun hingga saat ini konsentrasi ekonomi masih terpusat di wilayah Jawa dan belum merata ke wilayah-wilayah lainnya. tingkat kesenjangan di antara masyarakat juga masih berada pada tingkat yang tinggi.  Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang berkualitas diharapkan akan semakin mendorong peran srategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam mendukung pembangunan. Tidak hanya berperan untuk mendukung daya beli dan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan, APBN juga berperan untuk mendukung investasi yang dapat membangun daya saing dan produktivitas, memperkuat kerangka institusi, dan juga menjaga stabilitas dan keamanan. (ed/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 25/KM.10/2017,   USD : 13,286.00    AUD : 10,090.98    GBP : 16,942.84    SGD : 9,603.04    JPY : 11,976.71    EUR : 14,842.85    CNY : 1,950.15