Workshop Indonesia NDA GCF's Stakeholders Engagement


Nusa Dua – Bali, (25/4): Dalam rangka berbagi pengalaman dan keahlian untuk mempersiapkan Indonesia dalam hal mengakses pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyelenggarakan Workshop Indonesia NDA GCF’s Stakeholders Engagement yang dihadiri oleh peserta dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi, Perbankan, LSM, dan Mitra Kerjasama Asing terkait. Acara Workshop ini mengawali rangkaian kegiatan GCF Forum yang akan diselenggarakan tanggal 26-28 April di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali.

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan berkesempatan membuka acara workshop ini. Rofyanto menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan tindakan kolektif untuk mengurangi dampak negatifnya. Naiknya permukaan laut dan kenaikan suhu akan membahayakan industri perikanan kita dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi akan membuat pertanian kita berisiko. Menurut studi oleh Asian Development Bank dan Bank Dunia, perubahan iklim dan bencana iklim akan menelan biaya sekitar 2,5% sampai 7% dari PDB Indonesia pada akhir abad ini, kecuali tindakan awal untuk mengurangi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim.

Lebih lanjut Rofyanto menjelaskan Green Climate Fund adalah salah satu dana global terbesar yang dapat diakses oleh Indonesia untuk mendanai proyek dan program nasional yang bertujuan mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. GCF merupakan peluang bagi Indonesia untuk mencapai target pengurangannya dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, dalam mekanismenya GCF memerlukan pembentukan Otoritas Penunjukan Nasional (National Designated Authority / NDA) yang akan berfungsi sebagai focal point antara negara dan GCF. Pemerintah telah menunjuk Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sebagai NDA. Dalam hal ini NDA akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proyek dan program yang didanai oleh GCF sesuai dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, NDA diberi mandat untuk tidak memberikan keberatan kepada semua proyek yang mencari pendanaan melalui GCF, merekomendasikan lembaga nasional untuk mendapatkan akreditasi GCF, dan secara teratur mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional.

Workshop ini dilanjutkan dengan menampilkan diskusi panel mengenai peluang dan tantangan untuk implementasi GCF di Indonesia. Sesi pertama diskusi panel dimoderatori oleh Fabby Tumiwa (Executive Director Institute for Essential Services Reform/IESR) dan menghadirkan enam pembicara. Pembicara pertama, Syamsidar Thamrin (Kasubdit Iklim dan Cuaca, Bappenas) menyampaikan presentasinya mengenai Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan & Program Perubahan Iklim serta pengaturan kelembagaan sebagi unit pengelolanya. Dalam presentasinya juga ditambahkan saran untuk NDA yaitu bekerja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada seperti mengembangkan detail SOP; menggunakan rencana / program yang ada dan tetap fokus pada beberapa program prioritas nasional yang sejalan dengan pendanaan GCF, serta berkoordinasi dengan Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Komunitas Bisnis; dan menyediakan "Help Desk": pengembangan proposal proyek, pelatihan, dan pusat informasi.

Pembicara kedua, Gan Gan Dirgantara (PT.SMI) menjelaskan tentang Peran PT.SMI dalam percepatan pembangunan infrastruktur Nasional, Perluasan sektor Bisnis, Proses PT.SMI mendapatkan akreditasi GCF dan Rencana selanjutnya dalam memanfaatkan dana GCF. Pembicara ketiga, Clifford Polycarp (Director of Country Programming, GCF) memaparkan presentasinya mengenai programming at the Green Climate Fund. Selain menjelaskan langkah langkah yang terkait dengan proses pendanaan, juga dipaparkan peran dan tanggung jawab NDA sampai dengan kesiapan (readiness) pengelolaan untuk proyek yang menjadi prioritas untuk didanai.

Pembicara keempat, Yusuke Taishi (Head of Environment Unit, UNDP) mempresentasikan tentang pengalaman Negara-negara lain dalam memperoleh pendanaan GCF. Pembicara selanjutnya, Monica Tanuhandaru (Executive Director Kemitraan) memberikan penjelasan tentang Pemetaan Arah untuk Pembangunan Hijau di Indonesia dan mengusulkan untuk dapat berkontribusi dalam hal Green climate fund ini. Pembicara terakhir pada diskusi panel sesi pertama ini adalah Achmad Gunawan Widjaksono (Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK)  mempresentasikan REDD+ in Indonesia and Alternative Source of Financing.

Sesi kedua workshop menampilkan Juan Chang dengan presentasinya yang lebih detail mengenai GCF Procedures and REDD+, pada sesi kedua ini tetap dimoderatori ole Fabby Tumiwa yang ditemani oleh Clifford Polycarp. Pada sesi ketiga workshop dilakukan diskusi mengenai Overview of National Adaptation Plan (NAP) Process yang dipandu oleh UNDP. (aam)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 33/KM.10/2017,   USD : 13,362.00    AUD : 10,588.85    GBP : 17,218.01    SGD : 9,805.39    JPY : 12,212.55    EUR : 15,735.09    CNY : 2,000.46