Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan I 2017 Dalam Kondisi Normal


Jakarta, (27/04): Pada hari Rabu, 26 April 2017, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat berkala triwulanan KSSK bertempat di Menara Merdeka, Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan nonbank dan penjaminan simpanan, KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan I 2017 dalam kondisi normal. Kondisi tersebut ditopang antara lain oleh tingkat inflasi yang terjaga, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan yang mulai menunjukan peningkatan, risiko industri perbankan yang terkendali, nilai tukar Rupiah yang masih terjaga, kinerja Surat Berharga Negara (SBN) yang berada dalam rentang normal dan penguatan pada pasar saham.

Ke depan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik seiring optimisme IMF yang merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global serta meredanya kekhawatiran atas tekanan politik di Uni Eropa pasca hasil pemilihan Presiden Perancis tahap pertama. Namun demikian, KSSK menilai masih terdapat potensi risiko baik eksternal maupun domestik yang perlu dicermati. Dari sisi eksternal, KSSK akan memantau perkembangan kebijakan perdagangan global AS yang cenderung proteksionis, rencana kebijakan perpajakan AS yang akan memengaruhi iklim investasi global, serta peningkatan tekanan geopolitik global terutama Korea Utara yang unpredictable. Sedangkan dari faktor domestik, KSSK mencermati perkembangan kualitas kredit yang disalurkan perbankan dan industri keuangan non-bank (IKNB), aliran dana investor non residen, dampak perubahan administered price terhadap inflasi, serta ekspansi korporasi dan perbankan yang masih perlu didorong. Selain itu, perkembangan realisasi APBN akan terus menjadi perhatian untuk menjaga defisit APBN pada level aman. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan respon kebijakan yang diperlukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rapat KSSK yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut, KSSK juga membahas perkembangan penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPKSK. Peraturan-peraturan dimaksud meliputi:

  • 3 (tiga) Peraturan OJK tentang:
    • Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik
    • Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
    • Bank Perantara
  • 2 (dua) Peraturan BI tentang:
    • Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
    • Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
  • 3 (tiga) Peraturan LPS tentang:
    • Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
    • Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas,
    • Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan
  • 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang:
    • Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan
    • Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

Secara keseluruhan peraturan-peraturan tersebut telah mencakup pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh UU PPKSK. Namun demikian, satu peraturan pelaksanaan masih dalam proses pembahasan, termasuk konsultasi dengan DPR, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan.

Selain membahas hal-hal tersebut di atas, KSSK juga mendapat dan mencatat laporan dari OJK mengenai pemutakhiran daftar bank sistemik yang telah ditetapkan sesudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta laporan Tim Kerja Nasional Financial Sector Assessment Program (FSAP) mengenai perkembangan pelaksanaan FSAP beserta rekomendasi dari Tim Assessor FSAP yang perlu mendapat perhatian KSSK.

Dalam rapat KSSK kali ini, keempat anggota KSSK menandatangani Nota Kesepemahaman tentang Kerja Sama Program Pengembangan Kompetensi Pegawai yang akan ditindaklanjuti secara konkret dalam perjanjian kerja sama antarlembaga anggota KSSK.

Rapat berkala KSSK akan kembali diselenggarakan pada bulan Juli 2017. (PG)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 25/KM.10/2017,   USD : 13,286.00    AUD : 10,090.98    GBP : 16,942.84    SGD : 9,603.04    JPY : 11,976.71    EUR : 14,842.85    CNY : 1,950.15