Sosialisasi Badan Kebijakan Fiskal di MAN 4 Jakarta


Jakarta, (6/5): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Kelas Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, mengadakan sosialisasi kebijakan fiskal kepada kurang lebih 100 siswa perwakilan 14 Sekolah Menegah Atas dan Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta. Dalam Sosialisasi yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan pada acara Forum Integritas yang diadakan oleh MAN 4 ini, BKF menghadirkan Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan PNBP dan Hibah, Pusat Kebijakan APBN BKF dan Suwardi, Kepala Subbagian Perbendaharaan, Sekretariat BKF sebagai narasumber, serta Indha Sendary Putri sebagai moderator.

Suwardi yang berkesempatan menjadi narasumber pertama memberikan paparan mengenai Profil Badan Kebijakan Fiskal, mulai dari sejarah berdirinya BKF, Visi dan Misi,  hingga produk-produk yang telah dihasilkan oleh BKF. Suwardi menyampaikan bahwa BKF dibentuk pada tahun 2006, namun sebagian tugas dan fungsinya sudah dilakukan sejak tahun 1969. Fungsi BKF adalah sebagai perumus rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional dengan berbasis analisis dan kajian (research based policy). 

Selanjutnya narasumber kedua Noor Iskandarsyah menjelaskan tentang arah dan kebijakan APBN tahun 2017. Iskandar mengawali paparannya dengan mengenalkan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2017 untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.  Target penerimaan pajak di tahun 2017 sedikit lebih rendah dari target APBN-P 2016, namun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 2016 mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu 16, 7%. Dalam hal belanja negara, porsi belanja negara untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah semakin baik. Selain itu Iskandar juga menyampaikan bahwa kualitas belanja negara harus terus diperbaiki melalui perencanaan anggaran yang akurat, efisiensi anggaran, kemampuan penyerapan dan pelaksanaan yang efektif serta terus dilakukannya evaluasi efektfivitas belanja negara untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Reformasi APBN dilakukan bersama dengan reformasi ekonomi lainnya untuk menciptakan kesempatan kerja, mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Seperti reformasi subsidi yang dialihkan dari subsidi energi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Sedikit berbeda dengan sosialisasi yang sebelumnya dilakukan, kali ini sosialisasi dilanjutkan dengan debat antar perwakilan masing-masing sekolah tentang isu terkini terkait dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Antusiasme dari siswa terbilang cukup tinggi, hal ini terlihat dari partisipasi aktif siswa dalam debat dan diskusi. (LNF & ATW)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 33/KM.10/2017,   USD : 13,362.00    AUD : 10,588.85    GBP : 17,218.01    SGD : 9,805.39    JPY : 12,212.55    EUR : 15,735.09    CNY : 2,000.46