Workshop


Bandung, (19/5): Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Agence Francaise de Developpement (AFD) didukung oleh Expertise France menyelenggarakan Workshop “Strategies to Build Fiscal Compliance & Maintenance Sustainable Compliance”  pada tanggal 16-18 Mei 2017, di Hotel Prama Grand Preanger Bandung. Workshop diikuti oleh perwakilan dari BKF, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hadir sebagai narasumber negara Perancis yaitu Thierry Gelifier, Deputy Director of the Tax Branch in the Province (lot) DGFiP.

Workshop ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara yang bertajuk “International Experience in Fiscal and Budgetary Reforms in Indonesia”. Tujuan dari workshop ini adalah agar peserta workshop dapat mengambil mengambil pengalaman dari negara Perancis tentang reformasi perpajakan yang telah dilakukannya terutama dalam how to improve tax compliance, data access, dan selection by risk analysis.

Acara dibuka oleh Ardi Sugiyarto, Kepala Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, BKF. Ardi mengatakan untuk saat ini Indonesia harus meningkatkan tax compliance rate baik itu dari sisi kebijakan maupun dari sisi administrasinya, dari workshop ini diharapkan kita dapat merancang kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan  dan kebijakan adaministrasi perpajakan yang baik untuk meningkatkan tax compliance rate Indonesia.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Yani Farida Aryani, Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Langsung, terdapat perbedaan tax compliance rate yang mencolok antara tax compliance rate antara Perancis dan Indonesia. Dalam sambutannya, Yani menyampaikan bahwa Tax compliance rate indonesia cenderung masih rendah dibandingkan dengan Perancis yang tinggi. Diharapkan dari workshop ini dapat menambah pengetahuan peserta workshop dan dapat beguna dalam penyusunan reformasi perpajakan yang sedang dilakukan.

Reformasi perpajakan di Perancis tidak berlangsung singkat, dalam peningkatan tax compliance diperlukan dua pilar utama yang harus yaitu layanan perpajakan yang baik juga penegakan peraturan. Didalam workshop ini dijelaskan bagaimana Perancis mengimplementasikan dua hal tersebut.

Di dalam self assessment system, seperti sistem pajak Prancis, agar sistem berjalan lancar maka diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi. Salah satu upayanya adalah mengembangkan e-administrasi, administrasi pajak Perancis berusaha untuk merekayasa ulang proses dengan merampingkan dan mempermudah prosedur untuk  dipatuhi wajib pajak dan dilaksanakan oleh petugas pajak. Selain itu juga dilakukan perbaikan pada proses audit agar pengumpulan pajak berjalan efisien. (ATN/RR)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 41/KM.10/2017,   USD : 13,505.00    AUD : 10,571.94    GBP : 17,895.76    SGD : 9,984.47    JPY : 12,034.47    EUR : 15,968.92    CNY : 2,054.84