Menteri Keuangan Menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018


Jakarta, (19/05) : Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang akan menjadi landasan dalam menyusun asumsi dasar perhitungan anggaran tahun 2018. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan pada hari Jumat, 19 Mei 2017.  

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ini telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, yang bertema memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian yang berkeadilan. Sri Mulyani menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan, namun beberapa tantangan sosial ekonomi masih perlu diperhatikan, dengan pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan utama pemerintah, dimana sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan dan belum mendapatkan hak kehidupan yang layak. Adapun yang menjadi tantangan sosial pemerintah diantaranya adalah isu kesetaraan gender dan isu kelestarian lingkungan.

Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pada kisaran 5,4%-6,1% dan diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur, perbatasan, dan daerah-daerah tertinggal. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap penerimaan perpajakan akan semakin optimal, belanja untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mewujudkan kesejahteraan akan semakin tepat sasaran, efisien, dan efektif. Pada sisi pembiayaan, pemerintah akan terus menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali, berkisar 27%-29%, dan pemanfaatan utang akan diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar produktif sehingga menghindarkan warisan masalah bagi generasi yang akan datang.

Selain itu, Sri Mulyani berpesan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting, APBN harus terus dirancang dan diarahkan untuk membangun pondasi negara Indonesia, APBN harus kredibel dan fleksibel agar efektif dalam mengelola dan menjaga perekonomian, serta APBN harus dijaga dari inefisiensi, pemborosan dan korupsi. (lnf/rr)

Download 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 49/KM.10/2017,   USD : 13,541.00    AUD : 10,210.46    GBP : 18,170.40    SGD : 10,025.91    JPY : 11,981.28    EUR : 15,962.94    CNY : 2,045.10