Seminar Nasional Pertumbuhan Berkelanjutan dan Pemerataan Kesejahteraan di Palembang


Palembang, (18/5): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Sumatera Selatan meyelenggarakan seminar nasional bertajuk  Pertumbuhan Berkelanjutan dan Pemerataan Kesejahteraan. Bertempat di Ballroom Hotel Arya Duta,  Palembang, seminar ini dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, ekonom, serta para akademisi di wilayah Sumatera Selatan. Seminar ini sekaligus juga sebagai promosi Voyage to Indonesia, rangkaian kegiatan menuju sidang tahunan IMF-WB yang akan diselenggarakan tahun 2018 di Bali.

Mengawali acara seminar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, Sudarso, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya seminar ini. Sudarso berharap seminar ini bisa menambah pengetahuan peserta, khususnya mengenai APBN dan Kebijakan Fiskal. Selain itu, Ia juga berharap melalui seminar ini para peserta seminar bisa memberikan masukan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah. Sejalan dengan Sudarso, Asisten II Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Yohanes Thoruan juga mengapresiasi pemerintah pusat yang memilih Palembang untuk menyelenggarakan seminar nasional. Yohanes mengungkapkan bahwa saat ini Sumsel sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang masif, diantaranya LRT, jalan tol yang merupakan bagian dari Trans Sumatera, serta gedung-gedung olahraga dan wisma atlet untuk penyelenggaraan Asian Games.

Pada seminar nasional kali ini Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Parjiono, berkesempatan memaparkan kegiatan Voyage to Indonesia (VTI). VTI adalah tema besar dari rangkaian kegiatan pemerintah dalam rangka menjadi tuan rumah sidang tahunan IMF-WB yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2018 mendatang. VTI mempromosikan Indonesia sebagai negara yang reformed, resilient, progressive, dan pro-job dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menjadi tuan rumah sidang tahunan IMF-WB 2018, diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia, antara lain yaitu penerimaan devisa, menggerakkan ekonomi regional di Bali maupun nasional, serta peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata.

Acara inti penyampaian materi seminar nasional menghadirkan empat pembicara. Mereka adalah Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF; Prof. M. Firdaus, Wakil Dekan FEM IPB; Prof. Bernadette Robiani, Guru Besar FE UNSRI; dan Hans A.Beck dari World Bank. Dengan dimoderatori oleh Dr. Saadah Yuliana, Dosen FE UNSRI. Pembicara pertama, Rofyanto, mempresentasikan kebijakan fiskal untuk mendorong pemerataan dan kesejahteraan. Rofyanto mengungkapkan bahwa alokasi APBN 2017 untuk transfer daerah dan pembangunan infrastruktur meningkat. Hal ini sejalan dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Rofyanto berharap agar peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dapat diikuti dengan peningkatan kualitas distribusi dan belanja di daerah.

Pembicara kedua Prof. M. Firdaus berkesempatan memaparkan subsidi dan bantuan sosial pemerintah dalam pengurangan kemiskinan. Menurut Prof M. Firdaus, subsidi di bidang pertanian tetap penting, namun perlu adanya perbaikan dalam hal sistem pemasaran, R&D, serta penyuluhan. Selain itu, beliau berpendapat bahwa subsidi dan bantuan sosial perlu dilanjutkan dilengkapi dengan sistem implementasi yang baik dengan beneficiary target yang jelas.

Pembicara berikutnya Prof. Bernadette Robiani mempresentasikan pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di Sumatera Selatan. Prof. Bernadette mengungkapkan beberapa hal yang menjadi isu terkait pengelolaan keuangan daerah, yakni ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yang masih tinggi, alokasi belanja modal yang masih rendah, serta penyaluran dana desa yang belum optimal. Dikatakan Prof. Bernadette bahwa perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar instansi/lembaga agar dapat mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Sebagai pembicara terakhir, Hans A. Beck dari World Bank mengungkapkan bagaimana pencapaian pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan Indonesia dalam perspektif lembaga internasional. (atw/aam)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 33/KM.10/2017,   USD : 13,362.00    AUD : 10,588.85    GBP : 17,218.01    SGD : 9,805.39    JPY : 12,212.55    EUR : 15,735.09    CNY : 2,000.46