Diskusi Kelompok Terarah Jaring Aspirasi Penyempurnaan Undang Undang PPN


Bukittinggi (30/8): Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal, mengadakan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan tema jaring aspirasi penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) bersama berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat.

UU PPN diundangkan pertama kali pada tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 8 dan telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (link: http://peraturan.go.id/uu/nomor-42-tahun-2009.html).

Rustam Effendi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, PKPN, menyampaikan bahwa kegiatan DKT dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan implementasi UU PPN selama ini, khususnya di daerah. Nantinya berbagai masukan tersebut akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan PPN ke depan yang akan dituangkan ke dalam naskah akademik dan Rancangan UU PPN.

Acara DKT dibagi menjadi dua sesi diskusi yang dilakukan dengan dua kelompok peserta diskusi yang berbeda yaitu sebagai sarana menampung aspirasi yang akan digunakan untuk penyempurnaan UU PPN dan penyampaian isu-isu strategis. Sesi pertama dihadiri oleh Miswardi, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Bukit Tinggi; Rahmat Kurniawan, Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas; perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sumatera Barat dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pusat dan cabang Padang.

Sesi kedua DKT dihadiri oleh para pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, Prima Libriyanto; Kepala KPP Pratama Padang Dua, Eureka Putra; Kepala KPP Pratama Solok, Endro Kuswiyanto; Kepala KPP Pratama Payakumbuh, Suprapto; dan Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi, Novrisyar beserta jajaran.

Kedua sesi DKT ini dimoderatori oleh Bob Arfan, Kepala Sub Bidang PPN Perdagangan dan Industri, PKPN dan dihadiri Kepala Subbidang Fasilitas PPN, PKPN, Joni Kiswanto, serta Peneliti BKF, Purwoko dan Sofia Arie Damayanti.

Di akhir acara, moderator menyampaikan bahwa masukan terhadap penyempurnaan UU PPN dapat disampaikan melalui pos elektronik resmi BKF di ruuppn@fiskal.kemenkeu.go.id. (HNR/BA)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 46/KM.10/2017,   USD : 13,538.00    AUD : 10,270.01    GBP : 17,854.48    SGD : 9,975.68    JPY : 12,011.46    EUR : 15,945.16    CNY : 2,040.14