Seminar Edukasi Keuangan Inklusif di Medan


Medan, (20/9): Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) menyelenggarakan Seminar Edukasi Keuangan Inkluksif bertema “Bantuan Sosial Nontunai untuk Peningkatan Keuangan Inklusif  dan Pengentasan Kemiskinan”. Bertempat di Hotel Aryaduta, Medan, seminar dihadiri oleh para pejabat beserta jajaran pemerintah daerah dan akademisi di wilayah Sumatera Utara.

Seminar diawali dengan Opening Remarks oleh Bakhtaruddin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembukaannya, Bakhtaruddin menyampaikan bahwa Keuangan Inklusif menjadi salah satu strategi nasional pemerintah saat ini. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Nawa Cita   ke-7, dimana pemerintah menargetkan terwujudnya kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusif keuangan mencapai 50% penduduk. Pengimplementasian Keuangan Inklusif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi, mendukung program pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Melalui Seminar Edukasi Keuangan Inklusif ini diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses pada sistem keuangan.

Acara kemudian dilanjutkan keynote speech oleh Ayu Sukorini, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan PKSK, BKF. Ayu Sukorini menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat sehingga jumlah penduduk dewasa yang dapat mengakses sistem keuangan formal meningkat hingga mencapai target nasional 75%. Diharapkan dengan peningkatan tersebut, akan mengurangi disparitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan. Selain itu, seperti yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, pemerintah pusat dan daerah diharuskan bersinergi dalam menyusun dan mengimplementasikan program keuangan inklusif.

Seminar selanjutnya dibagi menjadi dua sesi diskusi panel. Pada sesi pertama yang bertema Keuangan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan menghadirkan empat pembicara dengan dipandu oleh Wahyu Ario Pratomo selaku Regional Economist, Universitas Sumatera Utara sebagai moderator. Pembicara pertama, A. Heri Susanto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempresentasikan bagaimana peran keuangan inklusif dalam pengentasan kemiskinan. Dilanjutkan oleh Ayu Sukorini yang memaparkan tentang peran pemerintah daerah dalam peningkatan keuangan inklusif. Kemudian pembicara ketiga, Horas V.M. Tarihoran dari Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan pentingnya edukasi keuangan sebagai upaya peningkatan keuangan inklusif. Terakhir, Pungky Purnomo Wibowo dari Bank Indonesia, memberikan gambaran tentang pengembangan saluran distribusi keuangan dalam rangka peningkatan keuangan inklusif.

Sesi selanjutnya membahas tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai untuk Peningkatan Keuangan Inklusif. Sesi ini dimoderatori oleh Haryadi, Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah, PKSK BKF dengan tiga pembicara yaitu Gatot Fajar Suryoni dari Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rachmat Koesnadi dari Kementerian Sosial, dan Ardo Mulia Sitompul dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Adapun tema yang dibahas oleh masing-masing pembicara adalah Bantuan Sosial Nontunai sebagai Alternatif Peningkatan Keuangan Inklusif; Praktik dan Tantangan Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai; dan Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai di Sumatera Utara.

Seminar ditutup dengan Closing Remarks  yang disampaikan oleh Ayu Sukorini dengan memberikan apresiasi kepada peserta seminar dan mengharapkan feedback lebih lanjut dari proses edukasi keuangan inklusif pada seminar ini. (mrh/aas)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 41/KM.10/2017,   USD : 13,505.00    AUD : 10,571.94    GBP : 17,895.76    SGD : 9,984.47    JPY : 12,034.47    EUR : 15,968.92    CNY : 2,054.84