Kunjungan Universitas Kristen Satya Wacana ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (14/2): Sebagai salah satu bentuk diseminasi informasi terkait kebijakan fiscal, Badan Kebijakan Fiskal kembali meneriman kunjungan mahasiswa yang kali ini berasal dari Universitas Kristen Satya wacana, Salatiga. Kunjungan yang diadakan di Ruang Rapat Analis Fiskal lantai 3 ini dibuka oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Endang Larasati. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa BKF senantiasa menyambut dengan baik para akedimisi yang ingin belajar tentang kebijakan fiskal dan sektor keuangan, baik dengan study visit, riset, maupun magang. 

Sesi diskusi yang merupakan acara inti dari kunjungan yang dihadiri oleh hampir 80 mahasiswa dari fakultas ekonomika dan bisnis ini dipandu oleh Andi Salasa, Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi, Sekretariat Badan, dengan narasumber yaitu Millennia Aulia Susanti dan Yoopi Abimanyu.

Yoopi Abimanyu, Peneliti Madya di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro yang menjadi narasumber pertama pada sesi diskusi memaparkan tentang kondisi makro fiskal Indonesia. Yoopi mengungkapkan bahwa kinerja perekonomian global di tahun 2017 menunjukkan perbaikan baik pada permintaan maupun harga. Perbaikan terlihat dari membaiknya harga komoditas, peningkatan permintaan ditingkat global yang mengakibatkan peningkatan perdagangan di dunia. Namun, Yoopi mengatakan masih ada beberapa resiko yang harus diwaspadai oleh pemerintah seperti normalisasi kebijakan moneter di negara – negara maju, isu geopolotik dan keamanan, proteksionisme di USA dan reorientasi ekonomi Tiongkok.

Sementara itu di level nasional, PDB 2017 membaik, trade balance masih menunjukkan surplus dengan cadangan devisa yang lebih besar dari trade balance, inflasi yang relatif stabil, dan tingkat suku bunga yang relatif menurun. Secara garis besar perekonomian Indonesia di tahun 2017 membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya Millenia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbidang Stretegi Keuangan Inklusif, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, menjelaskan betapa pentingnya keuangan inklusif di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa salah satu indikator sebuah negara dikatakan maju ialah penetrasi masyarakat terhadap akses lembaga keuangan formal yang cukup tinggi. Di Indonesia, per 2014 jumlahnya hanya 36,1%. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang penetrasinya tergolong rendah. Pada level ASEAN Indonesia pun masih tertinggal dari Malaysia, Singapura dan Filipina.  Pengembangan keuangan inklusif menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan penetrasi masyarakat dan sekaligus untuk mengurangi ketimpangan yang terbilang masih tinggi di Indonesia.

Beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas masyrakat terhadap lembaga keuangan formal tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang memiliki lima pilar utama. Pertama yaitu pilar edukasi keuangan. Saat ini pemerintah terus menggencarkan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya untuk menabung di lembaga keuangan formal dan mengakses layanan keuangan formal lainnya, melalui seminar, workshop dan pelatihan ToT kepada pemda – pemda. Kedua, hak properti masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Millenia mengungkapkan agar masyarakat dapat meminjam dana dari bank, dibutuhkan jaminan yang dapat berupa tanah dan lain – lain. Dengan mempermudah sertifikasi tanah yang dimiliki masyarkat maka mereka dapat menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan (collateral). Ketiga, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, saat ini perbankan telah memiliki agen – agen yang tersebar di daerah – daerah kecil. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menabung tanpa harus ke bank yang lokasinya terkadang jauh dari tempat tinggal warga. Keempat, layanan keuangan pada sektor pemerintah unutk mempermudah penyaluran dan pemerintah secara nontunai. Sebagai contoh adanya kartu PKH (program keluarga harapan). Kelima, perlindungan konsumen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Ia melanjutkan perlindungan konsumen dapat berupa pengkajian dan perbaikan peraturan yang sudah ada. (is/atw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07