Kunjungan Mahasiswa Institut Perbanas Ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (8/3): Setelah sebelumnya menggelar sosialisasi kebijakan fiskal kepada Universitas Gunadarma, kali ini Badan Kebijakan Fiskal kembali mengadakan sosialisasi dengan Institut Perbanas. Sosialisasi yang digelar di Aula Gedung Notohamiprodjo lantai 2 dihadiri oleh 95 mahasiswa fakultas ekonomi yang berasal dari jurusan akuntansi dan manajemen.

Pada kesempatan kali ini, Endang Larasati selaku Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat Badan dalam sambutannya mengenalkan sekilas tentang tugas dan fungsi BKF yang terbagi menjadi empat core yaitu, rekomendasi kebijakan makro fiskal, regulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, kerjasama internasional dan sebagai knowledge policy center. Sebagai institusi yang banyak melakukan kerjasama dengan akademisi, BKF membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk melakukan magang dan penelitian yang terkait dengan kebijakan fiskal.

Diskusi yang dipandu oleh Irwanda Wisnu Wardana, Peneliti Muda pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF, diawali dengan paparan dari Noor Iskandarsyah, Kepala Bidang Kebijakan PNBP, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF yang berjudul APBN 2018. Ia menyampaikan bahwa tahun ini tema APBN 2018 adalah pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun strategi agar target APBN 2018 dapat tercapai. Pertama, mengoptimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari sisi perpajakan, automatic exchange of information (AEoI) agar segera dilakukan dengan negara lain. Dengan adanya AEoI maka diharapkan adanya peningkatan basis pajak dan tidak ada lagi praktik penghindaran pajak oleh WP.

Selain itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan pajak dengan penggunaan teknologi yang up to date dan terintegrasi, peningkatan kualitas sdm, dan pemberian insentif pajak. Sementara strategi untuk meningkatkan PNBP dilakukan dengan penyempurnaan peraturan yang sudah ada, peningkatan kualitas layanan publik seperti pemutakhiran IT, perbaikan pengelolaan PNBP yang lebih mudah dan efisien, serta peningkatan kinerja BUMN dan revisi kontrak (dari skema cost recovery). Selanjutnya strategi pemerintah dari sisi belanja ialah dengan perbaikan belanja yang berkualitas dan prioritas. Melakukan efisiensi pada belanja operasional, menyelesaikan proyek - proyek strategis, melakukan pelelangan yang lebih awal, dan mengalokasikan subsidi yang lebih tepat sasaran merupakan beberapa langkah yang telah dan terus ditempuh pemerintah untuk mewujudkan belanja yang lebih berkualitas. Sementara itu dari sisi pembiayaan, pemerintah tetap mengendalikan utang dengan rasio utang terhadap PDB kurang dari 30% dan menggunakan utang untuk kegiatan – kegiatan yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Muhammad Nasir, peneliti madya dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF sebagai narasumber selanjutnya memaparkan terkait dengan arah kebijakan perpajakan di Indonesia. Nasir mengungkapkan bahwa saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakan tergolong masih rendah, padahal pajak merupakan tulang punggung dari sumber penerimaan negara. Tercatat di tahun 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) hanya 60%  atau 26,9 juta dari total pemilik pekerjaan potensial yang mencapai 44,8 juta orang. Sementara itu, WP OP yang menyampaikan SPT hanya sebesar 62,3%. Angka tersebut dinilainya masih cukup rendah walaupun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Noor Iskandarsyah dalam penjelasan sebelumnya, Menurut Nassir untuk, beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara antara lain membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, menggali potensi pajak yang baru, meningkatkan kualitas sistem informasi dan sdm, mengoptimalisasi perjanjian perpajakan internasional dan melakukan redistribusi pendapatan untuk menurunkan inequality. (is/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07