Seminar 3rd Thee Kian Wie Lecture Series 2018


Jakarta, (25/04): Dalam rangka mengenang jasa-jasa almarhum Dr. Thee Kian Wie, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan R.I. menyelenggarakan Seminar 3rd Thee Kian Wie Lecture Series 2018. Bertempat di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 3rd Thee Kian Wie Series mengusung tema Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Evaluasi, Tantangan dan Prospek. Seminar ini merupakan seminar ketiga dari rangkaian seminar Thee Kian Wie Lecture Series yang diadakan tahunan mulai tahun 2016 yang bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi pengembangan frontier-frontier penelitian terkait penguatan daya saing perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Seminar yang dihadiri oleh akademisi, peneliti, pelaku usaha dan perwakilan instansi pemerintah ini dibuka dengan penyampaian welcoming remarks dari Dr. Agus Eko Nugroho, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, dianjutkan dengan opening remarks oleh Prof. Dr. Bambang Subiyanto selaku Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sesi keynote speech disampaikan oleh Wahyu Utomo PhD, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Membahas mengenai progres dan prospek pengembangan infrastruktur, Wahyu mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangungan infrastruktur sangatlah besar, baik infrastruktur yang bersifat proyek logistik dan yang bersifat proyek energi. Biaya logistik di Indonesia sangatlah tinggi sehingga untuk menurunkan biaya tersebut perlu dibangun infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api dan jalan. Apabila Indonesia ingin lebih kuat dan memiliki daya saing yang tinggi di luar maka Indonesia harus memiliki export oriented yang dapat dicapai dengan infrastruktur logistik dan energi yang baik dan dibangun dengan cepat. Selanjutnya, Wahyu mengatakan bahwa isu utama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah isu pembebasan lahan, di samping isu lainnya seperti perencanaan dan penyiapan, pelaksanaan konstruksi, perizinan dan pendanaan. Pemerintah juga telah melakukan sejumlah reformasi untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur seperti reformasi fiskal, institusi dan peraturan. “Berdasarkan kajian LPEM UI dan Tusk Advisorey, pembangunan PSN memiliki dampak positif jangka panjang bagi perekonomian” ucap Wahyu.

Sesi diskusi panel menghadirkan Dr. Zamroni Salim sebagai moderator dengan Dr. Peter McCawley dari Australian National University menjadi narasumber perdana. Dalam paparannya, McCawley menyampaikan mengenai tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada tiga poin tantangan utama, yang pertama adalah tantangan di Asia terkait kebutuhan terhadap capital accumulation, stok modal di Asia. Yang kedua adalah tantangan di Indonesia, yaitu kebutuhan akan dana, sarana dan prasarana. Sedangkan tantangan yang terakhir adalah bagaimana respons kita akan tantangan ini, yaitu kebutuhan akan framework for policy.

Hadir sebagai narasumber kedua, Hidayat Amir, Phd, Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI memaparkan mengenai refleksi 20 tahun politik anggaran infrastruktur di Indonesia. Hidayat mengatakan bahwa ada satu dilema besar dari 9 dilema yang dihadapi pimpinan dalam pengambilan keputusan, dilema yang paling tua adalah dilema antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. APBN merupakan hasil dari kolaborasi 3 komponen, yaitu sifat teknokratik, politik dan governance. Selanjutnya, Hidayat mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju baik dari potensi demografi dan ekonomi, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti kesiapan infrastruktur, kualitas SDM, teknologi, kelembagaan pemerintah, tata ruang wilayah dan sumber daya ekonomi. Terkait pembangunan infrastruktur, Hidayat mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu membiayai seluruh infrastruktur tersebut sehingga perlu ada swasta (investasi) masuk. “Cara yang harus ditempuh untuk mendatangkan investasi adalah dengan reformasi fiskal, konteksnya bukan lagi alokasi tetapi memberikan kemudahan, memberi iklim investasi yang baik sehingga dapat memberikan dorongan investasi yang baik di masa yang akan datang”, tutur hidayat.

Narasumber ketiga Prof. Sonny Priyarsono dari Institut Pertanian Bogor, mengawali paparan dengan menyampaikan kesan-kesan dan inspirasi dari almarhum Dr. Thee Kian Wie, dilanjutkan dengan membahas materi mengenai refleksi pembangunan kawasan pinggiran. Sonny mengatakan bahwa prakarsa membangun dari pinggiran adalah sebuah pendekatan terobosan yang perlu diapresiasi, beberapa indikator positif sudah bisa dilihat antara lain ketimpangan pendapatan yang menurun, pembangunan infrastruktur yang gencar, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran serta alokasi dana desa yang meningkat. Menurut Sonny, setidaknya ada lima permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembangunan infrastruktur sekaligus peningkatan pemerataan di Indonesia, yaitu: kesulitan pendanaan, kualitas hasil pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas yang belum disertai penyiapan kegiatan produktif di wilayah pinggiran, reforma agrarian yang belum tuntas serta kesulitan dalam pengelolaan dana desa.

Narasumber keempat, Dr. Siwage Dharma Negara dari LIPI-Institute of South East Asian Studies Yusof Ishak Institute Singapore menjelaskan mengenai Indonesia’s infrastructure Gaps and China’s Belt Road Initiative (BRI). Siwage mengatakan bahwa infrastruktur berdampak pada daya saing suatu negara, tingkat produktivitas dan kualitas hidup dari masyarakat. Semenjak krisis ekonomi, tingkat pembangunan infrastruktur di Indonesia turun jika dibandingkan dengan era Soeharto. Sedangkan pada masa SBY dan Jokowi perkembangan pembangunan infrastruktur dinilai masih cukup lambat, terdapat gap pembiayaan yang besar yang tentunya membutuhkan sumber pembiayaan alternatif untuk infrastruktur. China’s Belt Road Initiative (BRI) menawarkan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi gap pembiayaan tersebut. Hubungan China dan Indonesia akan menjadi lebih strategis dan penting bagi perkembangan dan stabilitas regional. Kedua negara harus mempromosikan kerja sama yang ada, membangun rasa saling percaya melalui proyek yang saling menguntungkan. Indonesia juga perlu memilih proyek yang tepat, membangun dan mengelola di bawah kerangka kerja BRI. Seminar diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta. (H2/AW)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 23/KM.10/2018,   USD : 14,006.00    AUD : 10,530.02    GBP : 18,970.68    SGD : 10,464.48    JPY : 12,780.53    EUR : 16,685.79    CNY : 2,208.88