Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018

Tanggal: 2/8/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018

Tanggal: 2/7/2018

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018

Tanggal: 1/4/2018

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017

Tanggal: 12/29/2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.010/2017

Tanggal: 11/23/2017

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017

Tanggal: 9/20/2017

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017

Tanggal: 8/15/2017

Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenal Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017

Tanggal: 3/1/2017

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

Tanggal: 3/1/2017

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017

Tanggal: 3/1/2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK. 011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah