Warta Fiskal

Dana Desa

Edisi: 3 / Tahun 2017

Keyakinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga terwujudnya kemandirian desa telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pemberian dana desa ini juga telah dijadikan sebagai salah satu program Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

|

Warta Fiskal

Insentif Fiskal

Edisi: 2 / Tahun 2017

Suatu Negara disebut mandiri bila Negara tersebut bisa membangun dan melayani masyarakatnya dengan kemampuan sendiri (self financing), yaitu kapasitas penerimaan yang bersumber dari pajak mencukupi atau melebihi kebutuhan belanja negara tersebut. Ini impian semua negara, akan tetapi sedikit sekali negara yang mampu mencapai level seperti ini. Kebanyakan negara memiliki postur anggaran yang belanjanya didesain lebih besar dari kemampuan penerimaan pajak. Pemerintah memilih kebijakan defisit (deficits budget) untuk memacu pertumbuhan yang lebih cepat. Konsekuensinya, negara tersebut harus berutang, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, untuk menutup fiscal gap.

|

Warta Fiskal

Darurat Ketimpangan

Edisi: 1 / Tahun 2017

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ketimpangan atau kesenjangan merupakan musuh negara yang harus ditaklukan karena setelah tujuh dekade kemerdekaan, kesenjangan makin menghawatirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Pandangan Tranri Abeng dalam artikel yang dimuat Harian Kompas, bisa menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi. Dengan sedikit hati-hati Tanri Abeng mengatakan bahwa politik ekonomi pasar tanpa keberpihakan (orang miskin) justru melahirkan kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Tanri kemudian mengusulkan perlunya restrukturisasi lembaga pelaku ekonomi. Kemakmuran suatu negara sangat bergantung kepada peran efektif yang dilakukan pelaku ekonomi melalui badan-badan usahanya. Pelaku ekonomi yang dapat memobilisasi dan menciptakan nilai tambah dari sumber-sumberdaya ekonomi secara efektif.

|

Warta Fiskal

Inovasi Tata Kelola Kementerian Keuangan

Edisi: 6 / Tahun 2016

Pemerintah memiliki kendali terhadap penggunaan kekuasaan dan kewenangannya, baik di bidang politik, ekonomi, dan administrasi suatu negara. Namun harus dijalankan dengan tata kelola (governance) yang baik.Chhotray dan Stoker (2009) mendefinisikan tata kelola sebagai: “the rules of collective decision making in settings where there are plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations”.

|

Warta Fiskal

Membangun Kebijakan Fiskal Yang Kredibel

Edisi: 5 / Tahun 2016

Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, melalui instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

|

Warta Fiskal

Kebijakan Fiskal Menjaga Kepercayaan Publik

Edisi: 4 / Tahun 2016

Para ekonom sepakat dengan hipotesis bahwa masuknya investasi asing ke suatu negara, baik langsung (foreign direct investment) maupun tidak langsung (portfolio investment) merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Mereka menilai bahwa membibitkan dana di negara tersebut akan lebih aman dan cepat tumbuh.

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 51/KM.10/2018,   USD : 14,447.00    AUD : 10,478.26    GBP : 18,402.33    SGD : 10,556.67    JPY : 12,809.04    EUR : 16,432.37    CNY : 2,100.35