Warta Fiskal

Darurat Ketimpangan

Edisi: 1 / Tahun 2017

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ketimpangan atau kesenjangan merupakan musuh negara yang harus ditaklukan karena setelah tujuh dekade kemerdekaan, kesenjangan makin menghawatirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Pandangan Tranri Abeng dalam artikel yang dimuat Harian Kompas, bisa menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan ekonomi. Dengan sedikit hati-hati Tanri Abeng mengatakan bahwa politik ekonomi pasar tanpa keberpihakan (orang miskin) justru melahirkan kesenjangan ekonomi yang makin melebar. Tanri kemudian mengusulkan perlunya restrukturisasi lembaga pelaku ekonomi. Kemakmuran suatu negara sangat bergantung kepada peran efektif yang dilakukan pelaku ekonomi melalui badan-badan usahanya. Pelaku ekonomi yang dapat memobilisasi dan menciptakan nilai tambah dari sumber-sumberdaya ekonomi secara efektif.

|

Warta Fiskal

Inovasi Tata Kelola Kementerian Keuangan

Edisi: 6 / Tahun 2016

Pemerintah memiliki kendali terhadap penggunaan kekuasaan dan kewenangannya, baik di bidang politik, ekonomi, dan administrasi suatu negara. Namun harus dijalankan dengan tata kelola (governance) yang baik.Chhotray dan Stoker (2009) mendefinisikan tata kelola sebagai: “the rules of collective decision making in settings where there are plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations”.

|

Warta Fiskal

Membangun Kebijakan Fiskal Yang Kredibel

Edisi: 5 / Tahun 2016

Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, melalui instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

|

Warta Fiskal

Kebijakan Fiskal Menjaga Kepercayaan Publik

Edisi: 4 / Tahun 2016

Para ekonom sepakat dengan hipotesis bahwa masuknya investasi asing ke suatu negara, baik langsung (foreign direct investment) maupun tidak langsung (portfolio investment) merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Mereka menilai bahwa membibitkan dana di negara tersebut akan lebih aman dan cepat tumbuh.

|

Warta Fiskal

APBN 2016 : Menjaga Komitmen Pembangunan Infrastruktur

Edisi: 3 / Tahun 2016

Kondisi Infrastruktur di suatu negara berperan dalam menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian di suatu negara bahkan maju atau mundurnya suatu negara. Karena itu, pemerintah di hampir semua negara, menjadikan strategi pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif pergerakan perekonomian.

|

Warta Fiskal

Sidang Tahunan ke 41 IDB Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan

Edisi: 2 / Tahun 2016

IDB didirikan dengan semangat menyediakan pembiayaan sesuai syariah Islam untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. Keberadaan IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 49/KM.10/2017,   USD : 13,541.00    AUD : 10,210.46    GBP : 18,170.40    SGD : 10,025.91    JPY : 11,981.28    EUR : 15,962.94    CNY : 2,045.10