No. SP-86/KLI/2023 No. 25/ 237 /DKOM Jakarta, 25 Agustus 2023 – Di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan the 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), pada 25 Agustus 2023 di Jakarta. Keketuaan ini dipegang oleh Indonesia ketika dunia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang berakibat pada penundaan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. ASEAN di bawah keketuaan Indonesia harus mampu merumuskan kebijakan dan strategi bersama yang mampu menjawab tantangantantangan tersebut sekaligus melanjutkan upaya-upaya perbaikan isu-isu fundamental yang berdampak pada kemajuan kawasan jangka panjang.Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan yang bertujuan untuk memantau dan memperbarui perkembangan berbagai capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN. Tiga PED di bawah kerangka kerja sama sektor keuangan terdiri dari (i) mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (Recovery-Rebuilding); (ii) memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi, dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Digital Economy); dan (iii) mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (Sustainability). Pertumbuhan ekonomi ASEAN terus menjadi “bright” dan “rare” spot di ekonomi global. Ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 4,5% tahun ini, lebih tinggi dari pertumbuhan global. Sementara, inflasi diperkirakan akan tetap tinggi di beberapa negara anggota ASEAN, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain. ASEAN telah mampu menjaga tingkat suku bunga dan depresiasi nilai tukar di kawasan di tengah peningkatan suku bunga global. Fundamental ekonomi ini menunjukkan ketahanan ASEAN terhadap guncangan global serta konsistensi perkembangan ekonomi kawasan untuk menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth). Dalam pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral mendiskusikan bagaimana ASEAN mampu secara strategis menjaga momentum dan secara kolektif menavigasi tantangan yang masih terjadi. Tantangan tersebut seperti peningkatan tensi geopolitik, kenaikan tekanan utang dan keterbatasan ruang kebijakan, fragmentasi global, isu terhadap ketahanan pangan dan energi, penurunan tingkat perdagangan global, ancaman kemajuan teknologi, serta risiko perubahan iklim. “Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi di negara anggota ASEAN dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk memastikan stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi berbagai risiko yang ada,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penutupan AFMGM di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, “Bank Sentral ASEAN memiliki komitmen dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam mewujudkan integrasi kawasan ASEAN melalui inisiatif Local Currency Transaction (LCT) dan Regional Payment Connectivity (RPC). Kedua inisiatif tersebut juga telah dituangkan sebagai bagian dari kesepakatan Leaders' Declaration pada ASEAN Summit Mei 2023 di Labuan Bajo, dan sudah mulai memasuki tahapan implementasi.” Keketuaan tahun ini juga menandai upaya ASEAN di jalur keuangan untuk meningkatkan kolaborasi dengan badan-badan sektoral lainnya dalam forum ASEAN. Inisiatif ini penting dalam mengatasi tantangan global dan regional yang muncul melalui upaya bersama melalui pendekatan lintas sektoral. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membahas dua agenda yang diperluas untuk kolaborasi lintas sektoral, yaitu kolaborasi Keuangan-Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Pada isu Keuangan-Kesehatan, Pertemuan Gabungan Menteri Keuangan dan Kesehatan yang pertama berhasil dilaksanakan kemarin. Pertemuan ini menetapkan langkah untuk melanjutkan kerja sama dan kemajuan dalam lanskap kesehatan dan keuangan kawasan ASEAN. Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menyadari adanya kesenjangan pendanaan yang signifikan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di Asia Tenggara seperti yang dilaporkan oleh studi yang dilakukan oleh ADB dan potensi untuk memobilisasi modalitas pendanaan di kawasan, termasuk Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru.Pada isu ketahanan pangan, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan sektor keuangan dalam memastikan ketahanan pangan kawasan dan global dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Hal ini bertujuan untuk (i) meningkatkan kebijakan untuk mengurangi tantangan ketahanan pangan, (ii) meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat, (iii) meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan petani kecil untuk mendorong ketahanan pangan, dan (iv) meningkatkan fasilitas perdagangan. Sementara itu, terdapat beberapa diskusi utama yang mengemuka terkait bank sentral, adalah sebagai berikut. Pertama, pentingnya mengoptimalkan bauran kebijakan makroekonomi. Pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, bauran kebijakan semakin dikenal dan dipahami di ASEAN sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diimplementasikan, terutama dalam kondisi dan tantangan global saat ini. Gubernur BI menggarisbawahi bahwa selain macroeconomic policy mix juga penting untuk memperhatikan pertumbuhan jangka panjang sejalan dengan pesatnya perkembangan digital, reformasi struktural, perluasan intra-trade ASEAN dan upaya untuk mendorong green economy and finance.Kedua, Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN pada pertemuan hari ini telah menyetujui High Level Principal mengenai Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN. Ketiga, perluasan konektivitas pembayaran regional (RPC) di kawasan ASEAN. Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang memajukan RPC dan mempromosikan LCT pada KTT ASEAN Mei 2023 akan membantu memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman. Dalam konteks ini para anggota telah menyepakati Peta Jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC.Diskusi keempat, Penguatan Inklusi dan Literasi Keuangan Digital. ASEAN telah menyelesaikan Pedoman Implementasi untuk Memperkuat Literasi Keuangan Digital di ASEAN, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN. Selain itu, Keketuaan ASEAN Indonesia juga telah menyelenggarakan Festival Inklusi Keuangan Digital pada side events di sela-sela AFMGM ke-10 pada Agustus 2023. Kelima, peninjauan kembali mandat Komite Kerja. ASEAN perlu merespons lanskap ekonomi global yang dinamis, maka ASEAN mendukung pembentukan Task Force (TF) Peninjauan Kembali Mandat Komite Kerja. Untuk mendukung pencapaian dari pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan di kawasan ASEAN, pertemuan ini juga mendiskusikan upaya ASEAN dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur kawasan dengan memposisikan ulang ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagai dana hijau ASEAN untuk mendorong insfrastruktur berkelanjutan di kawasan. Terkait hal ini, para negara anggota sepakat untuk menyeleraskan pembiayaan AIF dengan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, memperkuat proses bisnis AIF, serta melakukan kajian lanjutan untuk memformulasikan kontribusi rekapitalisasi AIF dan optimalisasi modal AIF yang ada. AFMGM juga menyoroti pentingnya mendorong pendanaan transisi untuk mendukung pencapaian ekonomi rendah karbon di kawasan ASEAN. Pertemuan tersebut juga membahas Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan Versi 2 yang menunjukkan upaya ASEAN mewujudkan transisi yang adil, terjangkau, dan teratur di kawasan. “Taksonomi ini merupakan taksonomi pertama di dunia yang mengklasifikasikan transisi energi sebagai klasifikasi hijau baru dan merupakan instrumen penting untuk menarik investasi swasta guna mendukung transisi di kawasan. Oleh karena itu, AFMGM menggarisbawahi pentingnya interoperabilitas Taksonomi ASEAN dengan taksonomi internasional lainnya,” tambah Sri Mulyani.Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak saat ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga melanjutkan diskusi rutin terkait isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Di bidang kerja sama perpajakan dan kepabeanan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berupaya meningkatkan pelaksanaan pertukaran informasi, mempercepat penyelesaian dan penerapan prosedur dan pedoman standar yang disepakati, dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi ancaman dan permasalahan saat ini. Dalam hal pembiayaan risiko bencana, pertemuan ini fokus pada peningkatan kapasitas anggota dalam menilai risiko, mengeksplorasi instrumen pembiayaan, serta mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih efektif.Pertemuan ini juga membahas kemajuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral mengevaluasi kemajuan, tantangan, dan pencapaian sejauh ini serta arah kerja sama ASEAN pasca-2025. AFMGM menyambut baik rencana Lao PDR untuk melaksanakan Keketuaan ASEAN Tahun 2024. Dalam hal ini Indonesia mendukung Lao PDR dalam menjaga keberlanjutan agenda-agenda strategis yang telah dicapai dan inisiatif-inisiatif baru yang telah dibahas bersama selama Keketuaan Indonesia di tahun 2023.Narahubung Media: Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kemenkeu.prime@kemenkeu.go.idErwin Haryono Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Bank Indonesia bicara@bi.go.id
Baca
Share