Saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pembangunan pesisir dan laut diberbagai sektor. Untuk itu, perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil komponen utama dalam menentukan arah pembangunan dan jaminan investasi. Tetapi, Implementesi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diperkirakan akan terjadi tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi\/pemanfaatan sumberdaya yang tidak saling mendukung bahkan tidak saling menegaskan satu sama lain. Selain itu, konflik sosial di level akar rumput juga akan terjadi karena RZWP-3-K dalam proses perencanaannya kurang mampu melibatkan peran masyarakat di level terendah, belum tersosialisasi, dapat membatasi akses-akses masyarakat yang telah menjadi sumber penghidupan dan aktivitas sehari-hari dan belum memiliki pedoman teknis dalam implementasinya. RZWP-3-K diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, serta menjamin kepastian hukum dalam investasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya instrumen yang tepat dalam implementasinya, yaitu protokol RZWP-3-K dengan kerangka ICZM.<\/p>\n
Download Factsheet Implementasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di bawah ini:<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pembangunan pesisir dan laut diberbagai sektor. Untuk itu, perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil komponen utama dalam menentukan arah pembangunan dan jaminan investasi. Tetapi, Implementesi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diperkirakan akan terjadi tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi\/pemanfaatan sumberdaya yang tidak saling mendukung… Lanjutkan membaca Factsheet Kegiatan Mitra COREMAP-CTI WB Paket 4 – PKSPL-IPB<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"featured_media":772,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[36,18,28],"class_list":["post-677","icctf","type-icctf","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-publikasi","tag-core-map-cti","tag-icctf","tag-world-bank","entry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/icctf\/677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/icctf"}],"about":[{"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/icctf"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/icctf\/677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":773,"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/icctf\/677\/revisions\/773"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fiskal.kemenkeu.go.id\/cffp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}