Kajian Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Studi pada Dukungan dan Jaminan Pemerintah

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2011-2012, kondisi infrastruktur Indonesia masih berada pada peringkat ke-76 (di bawah peringkat kompetitif Indonesia secara keseluruhan yang berada pada ranking ke-46) dari 142 negara. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih berada pada....


Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2013 sebesar Rp 324,3 triliun, turun hampir 5 persen dari target APBN-P 2012, namun naik 50 persen bila dibanding realisasi tahun 2007. Penurunan hampir 5 persen tersebut terutama akibat lebih rendahnya asumsi harga minyak dari U....


Pembentukan Unit Pengelola KPS di Kementerian Keuangan

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan impian dimaksud. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan ske....


Kajian Menjaga APBN Agar Tetap Sustain

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiska....


Fasilitas Fiskal untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Penulis: Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Dewasa ini, permasalahan terkait infrastruktur menjadi isu hangat yang sering dibicarakan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Selain merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur merupakan bagian penting dari konektiv....


Liberalisasi Jasa Keuangan Indonesia Dalam Menghadapi Paket Ke-6 Perundingan Liberalisasi Jasa Keuangan ASEAN

Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (Tahun 2013)

Arus Bebas Jasa (Free Flows of Services), termasuk Jasa Keuangan di dalamnya, telah dicanangkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai salah satu pilar utama dari pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara, yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASE....


INSENTIF FISKAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI INDONESIA

Penulis: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (Tahun 2013)

Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional.....


Tax Treaty dan Pengaruhnya Terhadap Arus Investasi antara Indonesia dengan Negara-negara Mitra

Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (Tahun 2013)

Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/tax treaty disinyalir mempunyai pengaruh dalam meningkatkan arus investasi dan perdagangan. Beberapa literatur mendukung pendapat ini, namun beberapa literatur juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara P3B dengan arus investasi dan p....


Indonesia's National, Regional, and International Commitments and Progresses on APEC New Strategy on Structural Reform (ANSSR)

Penulis: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (Tahun 2012)

Indonesia's National, Regional, and International Commitments and Progresses on APEC New Strategy on Structural Reform (ANSSR)

....


Hulu Migas, Pertamina dan Kesinambungan Fiskal

Penulis: Pusat Kebijakan Risiko Fiskal (Tahun 2013)

Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki hubungan yang cukup erat baik dalam kaitannya dengan kepemilikan atas saham BUMN tersebut maupun kaitannya dengan kegiatan usaha operasional BUMN.....


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00