Kepala BKF Menjadi Pembicara dalam 2nd Annual Asia Nikel Conference


Denpasar (21/11) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Bambang Brodjonegoro tampil sebagai pembicara dalam acara 2nd Annual Asia Nikel Conference yang diselenggarakan di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali tanggal 20 s.d. 23 November 2012. Konferensi yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dan dunia ini merupakan yang kedua setelah konferensi pertama yang juga diselenggarakan di Bali tahun lalu. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan update peraturan terbaru dari pemerintah Indonesia dan mengevaluasi implikasinya bagi Indonesia serta pasar nikel di dunia. Bambang Brodjonegoro yang tampil pada sesi hari kedua (21/11) menyampaikan materi mengenai “Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Nilai Tambah dalam Industri Pertambangan”.

Mengawali materi yang disampaikannya, Bambang Brodjonegoro memaparkan data dan fakta terkait industri pertambangan di Indonesia. Yang pertama, eksploitasi dan ekspor bijih atau bahan baku pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan yang besar. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang penghasil bahan baku pertambangan yang besar di dunia. Data dan fakta yang kedua, pemerintah mempunyai kendala karena kurangnya data mengenai cadangan dan produksi pertambangan di Indonesia. Yang ketiga, nilai tambah produk industri pertambangan di Indonesia relatif rendah. Hal ini disebabkan karena selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor bijih/bahan baku pertambangan yang belum diolah sehingga belum memiliki nilai tambah. Contohnya, mengekspor bijih nikel daripada mengolahnya menjadi ferronikel. Data dan fakta yang keempat, Indonesia memiliki potensi pendapatan yang tinggi dari pajak dan bukan pajak dalam industri pertambangan.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, Bambang Brodjonegoro menyampaikan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor dalam bentuk bijih atau bahan baku pertambangan dan meningkatkan nilai tambah dari bahan baku pertambangan tersebut. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian. Sebelum ada peraturan tersebut, industri pengolahan/peleburan (smelting industry) bahan baku pertambangan di Indonesia hanya ada 7 (tujuh) buah. Setelah penerbitan peraturan tersebut diharapkan jumlahnya meningkat menjadi sekitar 154 buah. Dengan demikian kedepannya Indonesia akan lebih banyak mengekspor bahan pertambangan yang memiliki nilai tambah.

Selain kebijakan tersebut pemerintah juga memberikan insentif dan disinsentif fiscal. Insentif fiscal diberikan kepada industri yang memenuhi criteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 yang merupakan revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian intensif berupa tax allowance bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional termasuk industri peleburan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan Tax Holiday (termasuk industri berbasis logam dasar). Untuk disinsentif fiscal pemerintah mengenakan bea keluar untuk mendukung pasokan domestic dan industri. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Pengenaan Bea Keluar dilakukan terhadap bijih (bahan mentah) mineral. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi dan mengembangkan industri berbasis mineral di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dari hasil industri pengolahan dan pemurnian mineral.

Di akhir penjelasannya, Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa ke depannya Indonesia memiliki tantangan dalam industri pertambangan antara lain penyediaan pembangkit listrik sebagai sumber energi industri, kelayakan dalam industri pemurnian membutuhkan pasokan bahan pertambangan yang cukup, penyatuan dan pemisahan entitas dalam industri, dan insentif fiskal memerlukan entitas yang terpisah. Acara kemudian diakhiri dengan sesi Tanya jawab. Dalam sesi ini para peserta konferensi sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh pembicara. (mi/gh)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00