Simposium Energi Nasional 2013


Surabaya (22/01) Mengawali tahun 2013 Badan Kebijakan Fiskal kembali melakukan sosialisasi kebijakan yang sudah diambil pemerintah kepada kalangan akademisi di Surabaya. Di Depan mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro menjadi salah satu pembicara dalam “Simposium Energi Nasional 2013” di Gedung Pusat Robotika kampus ITS yang menjelaskan tentang backround kebijakan subsidi listrik dan subsidi BBM yang menjadi beban dalam APBN dari tahun ke tahun.

“....Harga BBM dan harga listrik tidak sesuai dengan harga ke ekonomian. Selama tidak ada penyesuaian harga maka akan terus membebani subsidi dalam APBN. Saya harap masyarakat dan kalangan akademisi, memahami kenapa pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga...”

Hal tersebut diungkapkan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam presentasinya. Hal lain yang diungkapkannya adalah permasalahan subsidi bukan sekedar masalah harga tetapi adalah masalah kesinambungan fiskal baik secara makro maupun secara fiskal sendiri.

Tentang subsidi BBM, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan bahwa porsi subsidi dalam postur APBN 2013 adalah sebesar 27,5% dari total APBN 2013. Porsi subsidi ini masih dominan sehingga sehingga mengurangi diskresi Pemerintah dalam melakukan ekspansi untuk mendukung  pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Apabila kita melihat relaisasi subsidi BBM tahun 2012 merupakan kenyataan pahit yang mencapai 115% menandakan bahwa subsidi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol. Hal itu dikarenakan banyak variabel yang mempengaruhi diantaranya volume pemakaian, harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang (kurs). Dominasi subsidi dari tahun ke tahun membuat kita selalu dimanjakan dengan “subsidi” yang berakibat:
•    Tidak bisa menjalankan belanja negara yang produktif dan berkualitas;
•    Tingkat konsumsi yang berlebihan dikarenakan harga murah;
•    Terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan;
•    Polusi lingkungan.

Sementara tentang subsidi listrik, kondisi rill dalam APBN porsi subsidi listrik tahun 2010 sebesar 3,9 Triliun. Tahun 2011 porsi subsidi listrik sebesar 90 Triliun, artinya selama 11 tahun ada peningkatan 20 kali lipat porsi subsidi listrik dalam APBN.

Presentasi di tutup dengan beberapa strategi pemerintah di tahun 2013 dalam rangka penguatan struktur APBN melalui efesiensi subsidi yaitu penyesuaian harga, pembatasan konsumsi BBM, konversi BBM ke BBG, energi akternatif non-BBM, kendaraan ramah lingkungan, dan Hedging harga minyak tanah.
Kebijakan pemerintah diperkuat dengan penjelasan dari Ir. Satya Widya Yudha., M.Sc. dari Komisi VII DPR RI dan Dr. Hadi Purnomo dari Staff Ahli Menteri ESDM. Acara ditutup dengan banyaknya pertanyaan kritis dari peserta simposium terutama masalah subsidi. (aanridha-GH)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00