Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal


Dalam Rangka Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan

Yogyakarta (17/10): Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF), Badan Kebijakan Fiskal mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Risiko Fiskal dengan tema “Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesinambungan Pembangunan” yang dilaksanakan di Hotel The Phoenix Yogyakarta. Peserta sosialisasi yang diundang adalah dari kalangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, BUMN, Perbankan dan Asosiasi, serta Akademisi/Universitas.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB yang dibuka oleh Kepala Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal Sri Bagus Guritno mewakili Kepala PPRF yang berhalangan hadir. Beliau menyampaikan perlunya pengelolaan risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN. Risiko Fiskal adalah segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan  tekanan fiskal terhadap APBN. Untuk itu Pemerintah harus mengelola risiko fiskal untuk menjaga kesehatan fiskal dan  kesinambungan pembangunan.

Selanjutnya acara diserahkan kepada Moderator Ivan Yulianto. Ivan Yulianto menyampaikan sambutannya kepada peserta yang hadir dengan menjelaskan pentingnya pengelolaan risiko fiskal yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dengan tidak berpanjang lebar, moderator mempersilahkan Kepala Bidang Analisis Risiko BUMN Insyafiah untuk menyampaikan paparan tentang Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal Kementerian Keuangan.

Insyafiah menyampaikan beberapa fakta empiris tentang krisis moneter 1998, yaitu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pertumbuhan ekonomi dan utang pemerintah/obligasi. Lalu kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan subsidi BBM dan listrik membengkak yang menyebabkan defisit APBN naik dan utang bertambah sehingga Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai jalan terakhir. Perubahan kondisi ekonomi makro dan kewajiban kontijensi menjadi sumber risiko fiskal. Beliau juga menjelaskan beberapa tujuan pengelolaan risiko fiskal, yaitu transparansi dan kesinambungan fiskal serta menjelaskan struktur, tugas, fungsi dan output PPRF.

Sesi I sosialisasi ini dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembicara Kasubbid BUMN Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan, Toni Prianto yang menyampaikan tentang Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik yang Akuntabel Melalui Service Level Agreement. Beliau menjelaskan beberapa highlighted issues terkait Service Level Agreement (SLA), rasio elektrifikasi Indonesia yang masih di bawah rata-rata negara asia lainnya, Kebutuhan investasi dan perkembangan subsidi listrik yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab.

Sesi kedua dimulai pukul 12.00 WIB dengan pembicara Kasubbid BUMN Pertambangan,Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Muhamad Nasir. Beliau menjelaskan tentang Risiko Fiskal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Latar belakang kebijakan UMKM di Indonesia meliputi porsi UMKM terhadap PDB 2009, persentase sumbangan UMKM terhadap PDB, faktor kesulitan UMKM serta Inpres No. 6 tahun 2007 mengenai Pengembangan UMKM dilakukan melalui upaya peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan dari dana perbankan dalam skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan pola penjaminan. Beliau juga menjelaskan tujuan KUR, sasaran KUR, bisnis proses KUR, profile KUR, bank penyalur KUR dst. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi/tanya jawab.

Acara ditutup oleh Kepala Bidang Analisis Risiko BUMN Insyafiah pada pukul 13.00 WIB. Beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para peserta. Harapannya acara sosialisasi ini akan bermanfaat untuk para peserta dalam memahami pelaksanaan APBN seperti masalah KUR dan subsidi listrik dan nantinya kita semua dapat melihat kebijakan pemerintah adalah murni tanpa adanya intervensi pihak tertentu. (rr/rbgh)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00