Seminar Kebijakan Fiskal 2014 Dan Perkembangan Ekonomi Terkini Di Bandung


Bandung (24/02): Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan Regional Economist (RE) ke-3 Tahun 2014 yang dilaksanakan di Hotel Hilton Bandung dan dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat, Adjat Djatnika. Dalam welcoming remarks, Adjat Djatnika mengatakan bahwa tujuan acara ini dimaksudkan supaya kita “Melek” tentang kondisi perekonomian terkini supaya kita tidak tersesat. Hal yang sama diungkapkan oleh Yudi Permadi sebagai Kepala Biro KLI Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Secara rutin, Kementerian Keuangan selalu melakukan forum-forum diskusi dan sosialisasi dengan para ekonom, akademisi, wartawan, dan pelaku bisnis dengan tujuan terciptanya link and match antara kebutuhan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melihat pentingnya Regional Economist, Menteri Keuangan mempunyai ekspektasi terhadap Regional Economist sehingga pada tahun 2004 area Regional Economist ditambah menjadi 34 titik yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya 28 titik di Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan seminar Perkembangan Ekonomi Terkini, Pengelolaan Defisit Anggaran Berjalan (CAD) Indonesia, dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dipandu oleh moderator Nury Effendi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran/ ISEI Jawa Barat). Pembicara pertama adalah Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal), pembicara kedua Yoopie Abimanyu (Peneliti Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal), dan Rukijo (Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) sebagai pembicara ketiga.

Sebagai pembicara pertama, Rofyanto Kurniawan mengawali pembahasan dengan mengulas keadaan positif perekonomian baik Eropa, Amerika, dan Asia pada kuartal IV Tahun 2013. Perkembangan perekonomian global 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik meskipun mempunyai potensi downside risk. Hal itu ditandai dengan perkiraan kenaikan volume perdagangan global, inflasi diperkirakan mereda, Penurunan harga minyak di pasar Internasional menjadi 97,5 US$/barrel pada bulan Januari 2014. Upaya secara terus menerus dilakukan dalam mendorong stabilisasi peertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Rofyanto Kurniawan menjelaskan tentang update perekonomian Indonesia tentang nilai tukar rupiah s.d. periode 2 Februari 2014 yang menguat mencapai Rp.11.785/USD, Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami penguatan, Inflasi, Harga Minyak Mentah Indonesia, Arus Modal Masuk, Yield SUN, Pertumbuhan PDB, Investasi Langsung, Perdagangan Internasional, dan Neraca Pembayaran.

Per 17 Februari 2014, Kinerja nilai tukar rupiah dan IHSG merupakan salah satu yang terbaik di pasar global dan regional. Defisit transaksi berjalan kembali menyempit pada Q4-2013 dan BOP kembali surplus setelah defisit selama tiga triwulan berturut-turut.

Sebagai pembicara kedua, Yoopie Abimanyu menjelaskan tentang pengelolaan defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia yang terjadi karena perlambatan pertumbuhan negara tujuan ekspor dan pelemahan harga komoditas, serta faktor domestik yaitu penguatan impor sebagai konsekwensi atas baiknya aktivitas perekonomian domestik. CAD merupakan hal yang wajar bagi negara emerging market yang sedang aktif melakukan pembangunan. Namun demikian CAD harus dijaga dalam level tertentu, harus adanya dukungan pembiayaan yang memadai, dan harus terhindar dari permasalahan struktural (pengelolaan subsidi yang tidak baik, ketergantungan terhadap ekspor komoditas utama). Kondisi Riil defisit transaksi berjalan kembali menyempit pada Q-4 2013 dan BoP kembali surplus setelah defisit selama tiga triwulan berturut-turut. Beberapa solusi permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi CAD diaplikasikan dalam Outlook CAD 2013/2014 dan arah kebijakan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Kebijakan Reformasi Struktural Berkelanjutan.

Pembicara terakhir adalah Rukijo, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang membahas tentang pembagian urusan pemerintahan, implementasi pembagian sumber pedanaan, implementasi prinsip money follows function, kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan transfer ke daerah.

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah telah meningkatkan penguatan fiskal daerah, namun masih terbatas pada daerah-daerah urban yang mempunyai kemajuan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang relatif maju. Sehingga secara umum tingkat ketergantungan pendanaan APBD dari APBN (melalui Dana Transfer ke Daerah) masih relatif tinggi. Kebijakan Transfer ke Daerah telah memberikan efek pemerataan kemampuan keuangan daerah, namun belum secara optimal. Seiring dengan proses desentralisasi, terjadi proses akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah-wilayah yang sebelumnya cukup tertinggal.

Kesimpulan pembicara terakhir adalah masih diperlukannya reformulasi dan implementasi kebijakan PDRD dan transfer ke daerah untuk mempercepat peningkatan kemandirian daerah, pengurangan ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, dan pengurangan ketimpangan pelayanan publik antardaerah.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan disambut baik oleh peserta seminar yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan, pernyataan, dan masukan-masukan untuk Kementerian Keuangan terkait materi yang disampaikan (AR-R)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00