Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Sydney, 22-23 Februari 2014


SIARAN PERS

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Sydney, 22-23 Februari 2014

“Menjawab tantangan pertumbuhan global melalui peningkatan investasi infrastruktur”


 

  1. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 telah mengadakan pertemuan pertama mereka di bawah Presidensi G20 Australia pada tanggal 22-23 Februari 2014 di Sydney, Australia. Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini (MGM) juga dihadiri oleh pemimpin organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), OECD. Delegasi Indonesia dalam MGM tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri bersama Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo.
  2. Pokok bahasan utama yang dalam MGM yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Dalam hal ini, MGM membahas beberapa agenda spesifik, yaitu strategi pertumbuhan yang komprehensive (comprehensive growth strategy), peningkatan pembiayaan investasi infrastruktur (infrastructure investment), perkembangan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF reforms), kerja sama perpajakan internasional (international tax) dan reformasi regulasi keuangan global.
  3. MGM sepakat bahwa perekonomian global saat ini telah menunjukkan perbaikan, ditandai dengan penguatan pertumbuhan di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan sebagian negara maju lainnya, khususnya kawasan eropa (euro area).  Selain itu, pertumbuhan yang solid juga masih ditunjukkan oleh negara-negara emerging (EMEs). MGM sepakat bahwa kebijakan moneter yang bersifat akomodatif masih diterapkan oleh negara maju. Hal ini dipandang semakin menyulitkan negara-negara EMEs, akibat terjadinya pembalikan modal dalam jumlah besar, khususnya dampak kepada nilai tukar dan aset (asset prices). Indonesia dalam pertemuan tersebut meminta agar segera dilakukan normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju melalui cara-cara yang baik dan lebih transparan, termasuk melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi di antara negara anggota G20.
  4. MGM menilai kondisi positif perekonomian saat ini masih jauh dari pencapaian tujuan pertumbuhan yang kuat, berimbang dan berkseinambungan sebagaimana selama ini dirumuskan oleh G20 (Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth). Menjawab tantangan tersebut, MGM merumuskan strategi pertumbuhan ke depan dengan empat elemen utama, yaitu peningkatan investasi khususnya infrastruktur; peningkatan lapangan kerja dan partisipasi angkatan kerja;  peningkatan perdagangan; dan dorongan kebijakan persaingan usaha (competition policy). Melalui keempat elemen utama tersebut, MGM sepakat untuk menetapkan target pertumbuhan global paling sedikit sebesar dua persen di atas pertumbuhan saat ini yang dicapai selama lima tahun ke depan.  Kenaikan pertumbuhan tersebut akan meningkatkan nilai transaksi ekonomi global sekitar US$ 2 triliun.
  5. MGM juga memandang peningkatan investasi infrastruktur dan small and medium enterprises (SME) merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk itu, MGM akan melakukan reformasi dengan menerbitkan kebijakan yang jelas dan terukur bagi peningkatan keterlibatan dan partisipasi investor sektor swasta dan investor institusional dalam pembiayaan investasi infrastruktur sebagai upaya mengurangi beban belanja fiskal pemerintah. MGM juga sepakat pentingnya peningkatan peran bank-bank pembangunan multilateral (MDBs) di dalam membantu pembiayaan investasi infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil kongkrit agenda ini, MGM sepakat untuk memasukkan pembiayaan infrastruktur ini sebagai bagian dari strategi pertumbuhan global untuk disampaikan pada pertemuan puncak Kepala Negara (KTT) G20 di Brisbane Australia pada bulan November 2014 mendatang.
  6. Indonesia telah berpartisipasi aktif mendorong agenda investasi infrastruktur di G20 sebagai salah satu prioritas utama pembahasan. Posisi Indonesia sebagai salah satu Ketua Kelompok Kerja Investasi dan Infrastruktur (Investment and Infrastructure Working Group) di G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukkan pokok-pokok kebijakan yang memberikan manfaat kepada kepentingan nasional dan negara-negara berkembang lainnya. Di antara beberapa usulan Indonesia yang dipertimbangkan oleh G20 yaitu pengembangan pasar keuangan domestik, penggunaan instrumen pembiayaan alternatif seperti Islamic Sukuk untuk membiayaan investasi infrastruktur, dan peningkatan peran MDBs dalam memfasilitasi sumber pembiayaan sektor swasta dalam investasi jangka panjang.
  7. MGM juga membahas agenda reformasi IMF dan menyesalkan kegagalan G20 untuk mendorong penyelesaian the 14th IMF Quota and Governance Review (QGR) sebelum 31 Desember 2013. Belum diselesaikannya QGR ke 14 mengakibatkan tertundanya pembahasan the 15th QGR dan perumusan formula kuota baru IMF yang seharusnya dapat diselesaikan pada Januari 2014 lalu. Salah satu penyebab kegagalan ini disebabkan Amerika Serikat belum dapat meratifikasi QGR ke-14, dan MGM mendesak agar Amerika Serikat  dapat menyelesaikan proses ratifikasi ini sebelum pertemuan musim semi IMF pada bulan April 2014. Indonesia mendorong agar pembahasan masalah QGR ini ditekankan kepada reformasi IMF yang lebih transparan dengan struktur tata kelola baru yang mencerminkan perubahan tataran ekonomi global saat ini dengan negara-negara berkembang mendapatkan peran yang lebih besar. Disamping itu, Indonesia juga menginginkan agar pembahasan QGR ini dapat dilakukan secara paralel dengan penyelesaian Quota Review IMF ke-15 hingga bulan Januari 2015.
  8. MGM sepakat untuk terus mendorong kerja sama perpajakan internasional.  Salah satunya melalui implementasi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (automatic exchange of tax information) yang bertujuan untuk memerangi praktek-praktek perpajakan yang kurang adil oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) yang mengambil keuntungan dari perbedaan sistem pajak di banyak negara. Dalam hal ini G20 telah mengesahkan rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan perpajakan global. MGM menyetujui agar dalam penerapan standar palaporan untuk pertukaran informasi perpajakan secara otomatis dilakukan dengan menggunakan asas kesetaraan kewajiban dan hak (reciprocal basis), dan berharap standar baru tersebut dapat diterapkan sepenuhnya oleh seluruh negara di dunia pada akhir tahun 2015. Oleh karenanya, MGM mendesak agar negara-negara yang belum memenuhi standar pertukaran informasi perpajakan untuk segera menandatangani Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Di samping itu, MGM sepakat untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan lainnya agar negera-negara berkembang dan berpendapatan rendah dapat ikut serta dalam penerapan peraturan perpajakan multilateral ini.
  9. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa BEPS Action Plan, dan menekankan kerjasama pertukaran informasi antar negara agar informasi keuangan dan aktifitas perusahaan multinasional dapat dipantau secara ketat. Pada sisi lain, rencana aksi ini akan menguntungkan perusahaan multinasional karena dapat menghindari pembayaran pajak ganda (double tax avoidance). Lebih jauh, Indonesia juga meminta agar pelaksanaan BEPS Action Plan juga memasukkan pembahasan praktek perpajakan di tax haven countries yang menerapkan tingkat pajak rendah yang merugikan banyak negara dalam penerapan perpajakan internasional yang adil.
  10. Dalam pembahasan reformasi regulasi keuangan global, MGM sepakat untuk fokus kepada implementasi empat area utama, yaitu building resilient financial institutions, ending too-big-to-fail, adressing shadow banking risks, dan making derivatives market safer. Dalam hal ini, MGM sepakat menciptakan mekanisme peningkatan ketahanan sistem keuangan dan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam menciptakan pertumbuhan serta sistem keuangan global yang terintegrasi. MGM juga sepakat untuk mengurangi terjadinya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan (unintended costs) dari reformasi regulasi keuangan ini terhadap sektor usaha, terutama yang terkait dengan upaya mitigasi risiko bisnis jangka menengah dan jangka panjang. MGM juga berkomitmen untuk saling bekerja sama untuk mengatur regulasi lintas-batas negara mengingat industri pasar keuangan di satu negara sangat terkoneksi dan dipengaruhi oleh negara lain.
  11. Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Australia ini, Menteri Keuangan juga melakukan serangkaian kegiatan di Canberra, pada tanggal 20-21 Februari 2014 antara lain penyampaian kuliah umum mengenai kebijakan perekonomian Indonesia dan global di Australian National University (ANU) dan menjadi pembicara utama pada acara launching East Asia Forum Quarterly yang merupakan Bulletin economics, politics and public policy in East Asia and the Pacific di Crawford School, ANU. Pada kedua pertemuan tersebut, Menteri Keuangan telah menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global ekonomi saat ini, dampaknya terhadap ekonomi global dan negara berkembang, dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia menghadapi tantangan tersebut. Selama mengikuti kegiatand di Australia, Menteri Keuangan juga menerima wawancara dari beberapa media asing antara lain Bloomberg, CNBC, Reuters, Channel News Asia, ABC dan SBS Australia.

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00