Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Palembang


Palembang (28/04): Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Doa dan lagu Padamu Negeri  mengawali pembukaan seminar ke-8 dari seminar yang rencananya akan di selenggarakan di seluruh ibukota provinsi di Indonesia. Seminar yang diselenggarakan di Grand Atyasa Convention Center, Palembang hari ini membahas bagaimana menghadapi masa depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Seminar ini dihadiri oleh Perwakilan Instansi-Instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Para Akademisi/Dekan/Dosen serta para mahasiswa dari berbagai perguran tinggi di Sumatera Selatan. Seminar kali ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Heru Subiyantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Riza Pahlawi Kepala Bapedda Provinsi Sumatera Selatan. Acara yang dimoderatori oleh Bernadette Robiani, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya begitu menarik antusiasme peserta yang hadir memenuhi ruangan seminar.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Rina Robiati sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa acara ini penting untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi harmonis antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah dan ekonom daerah/akademisi akan menciptakan pandangan yang sama antara pemerintah pusat dengan daerah, selain itu juga dapat menjadi sarana dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah, permasalahan mengoptimalisasikan APBD dan permasalahan tingkat kemandirian pemerintah daerah yang saat ini masih dinilai rendah.

Pada forum kali ini, Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Iskandar, berkesempatan menyampaikan Keynote Speech. Dengan acara seperti ini beliau berharap interaksi antara pemerintah daerah dan pembuat kebijakan akan memunculkan ide dan gagasan-gagasan kebijakan yang komprehensif dan bermanfaat. Beliau juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di ujung tahun 2013 dan potensi ekonomi yang besar di masa depan sebagai dua poin utama kekutan Indonesia. Tahun 2014 ini kondisi perekonomian global memang masih dalam tahap pemulihan, namun dengan meningkatnya volume perdagangan akibat perbaikan ekonomi dan permintaan global seiring perbaikan ekonomi di negara-negara maju diharapkan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah.

Acara kemudian dilanjutkan paparan dari tiga narasumber yang sudah dinanti-nanti oleh para peserta yang hadir di acara ini. Rofyanto Kurniawan mendapatkan kesempatan sebagai narasumber pertama. Dalam presentasinya beliau menyampaikan review perekonomian tahun 2013 seperti Isu Tapering yang dilakukan oleh The Fed sempat memberikan tekanan terhadap kondisi di pasar keuangan, harga minyak dunia yang terus berfluktuatif memaksa kenaikan harga BBM pada Juni 2013. Tetapi, kejadian pada Juni 2013 seolah menyadarkan pemerintah  untuk segera mengurangi volume konsumsi BBM, menekan tingkat ekspor BBM dan mengimpor minyak mentah untuk diolah kembali di kilang minyak domestik. Buah dari itu adalah perkembangan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, Nilai  Rupiah dan IHSG mengalami penguatan tertinggi sejak November 2013 sampai awal 2014 ini serta perkembangan positif arus modal masuk membuat Indonesia menjadi menarik sebagai Negara tujuan investasi para investor. Sehingga pantas diprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia seperti dilansir Mc.Kinsey 2012.  Tahun 2014 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa lebih baik dari tahun 2013. Untuk sampai pada target itu maka pemerintah harus mampu melewati tantangan perekonomian domestik seperti memperkecil defisit neraca perdagangan dan tantangan global, yaitu mengatasi turunnya ekspor akibat melemahnya pertumbuhan negara-negara maju

Waktu tak terasa menunjukan pukul 10.00 WIB, tibalah saatnya Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Heru Subiantoro, menyampaikan presentasinya.  Disampaikan beliau bahwa komponen APBN terdiri itu dari 4 elemen yaitu penerimaan, pengeluaran, surplus/defisit, dan pembiayaan. Membicarakan belanja dan pendapatan, maka fenomena besar pasak daripada tiang memang umum terjadi, dan ini terjadi tidak hanya di level ekonomi mikro saja. Sehingga terpaksa, pembiayaan itu memang harus dilakukan pemerintah. Dimana pemerintah bisa melakukan pembiayaan dengan mencetak uang, untuk langkah ini hanya bisa dilakukan oleh negara-negara dengan kriteria ekonomi tertentu, melakukan peminjaman, menerbitkan obligasi dan langkah terakhir jika sudah tidak ada pilihan yaitu dengan menjual asset/privatisasi .  Sebenarnya menurut beliau surplus dan defisit itu relatif, tidak bisa diukur dari besar kecilnya belanja dengan mengurangi pendapatan.  Sebenarnya surplus/deficit tergantung pada sikap dan perilaku pelaku ekonomi itu sendiri dalam membelanjakan uangnya saja. DIkatakan beliau surplus dan defisit tidak bisa menjadi ukuran, tanpa melihat kualitas dari pelaku ekonomi dalam mengalokasikan belanjanya. Kualitas belanja di APBN lah yang harus ditingkatkan. Belanja Infrastuktur, Pendidikan dan Kesehatan adalah tiga pilar utama yang disampaikan oleh sang Profesor dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Presentasi terakhir adalah giliran Riza Pahlawi, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dalam presentasinya kali ini yang berjudul Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global, beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh sektor  perkebunan yaitu karet disusul sawit, terakhir baru sektor pertambangan batu bara. Negara tujuan ekspor masih dipegang China di peringkat pertama. Sehingga pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang didominasi ekspor akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global negara tujuan ekspor.  Arah kebijakan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 adalah intensifikasi pendapatan daerah, ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi asset daerah dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil. Sementara untuk arah belanja kaitannya dengan optimalisasi pendapatan diarahkan pada dukungan peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengembangan industri pengolahan hasil pertanian (hilirisasi), pengembangan inovasi, serta pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan daerah.

Selesai pemaparan materi dari 3 narasumber, moderator langsung merespons rasa penasaran peserta dengan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dalam seminar kali ini dilakukan dalam dua gelombang.

Seminar ditutup dengan doa dan harapan semoga acara ini bisa memberikan rekomendasi cemerlang untuk perbaikan ekonomi indonesia di tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.  Akhirnya tepuk tangan meriah terdengar gemuruh di penghujung akhir acara ini menandai selesainya acara Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di kota Pempek, Palembang. (tc/aam)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00