Seminar Kebijakan Publik Di Palangka Raya


Palangka Raya (10/06): Seminar kebijakan publik yang diselenggarakan di Kahayan Ballroom, Swissbel Hotel Danum Palangka Raya merupakan bentuk kerjasama Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan Regional Economist tahun 2014 yang dilaksanakan di seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Seminar kebijakan publik ini mengusung tema “Strategi Penguatan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang Berdaya Saing serta Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. Tema tersebut diambil karena selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, yaitu berupa pemberdayaan ekonomi kerakyatan berujung pada pengembangan daya saing dengan orientasi ekspor. Seminar ini diikuti lebih kurang 110 peserta yang terdiri dari para kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, kepala dinas pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, kepala instansi vertikal pusat dan satuan kerja daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Rektor akademisi dari berbagai universitas yang ada di kota Palangka Raya, pimpinan lembaga perbankan pemerintah perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, serta para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Seminar kebijakan publik dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, sekaligus memberikan keynote speech. Haryana berpendapat bahwa Kanwil Ditjen Perbedaharaan Negara merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan seminar kebijakan publik ini dimaksudkan sebagai wahana komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi mengenai kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui suatu evaluasi serta menemukan solusi agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terjaga dengan baik. Hal ini tentunya sangatlah penting dalam kaitannya untuk bersama-sama mengantisipasi adanya tantangan di masa depan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dan positif. Interaksi antara masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan rekan-rekan dari kantor wilayah diharapkan akan dapat menciptakan ide dan gagasan yang nantinya akan dijadikan sebagai usulan kebijakan yang lebih komprehensif dan bermanfaat.

Setelah pembukaan, dilanjutkan paparan materi dari para narasumber. Narasumber pertama, Kindy Rinaldy Syahrir, Kabid Pemantauan Dini Ekonomi Makro, BKF. Kindy Rinaldy Syarir memaparkan tentang perkembangan ekonomi dan outlook asumsi ekonomi makro 2014, perkembangan ekonomi global, pengaruhnya terhadap perekonomian domestik, dan juga terhadap APBN. Narasumber kedua, Esthi Budi Lestari, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II, Ditjen Perimbangan Keuangan. Esthi Budi Lestari menjelaskan kebijakan dana transfer daerah 2014, serta strategi dan upaya daerah dalam melakukan optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha di daerah. Narasumber ketiga, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Langen Budiharjo, Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Paparan Langen Budiharjo mengenai kebijakan program prioritas pembangunan Kalimantan Tengah dalam upaya mendukung Penguatan Ekonomi yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Terakhir adalah pembahas atas seluruh materi paparan, Harin Tiawon, Regional Economist Kementerian Keuangan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sesi paparan materi ini dimoderatori oleh Siska Indirawati, Kabid Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian, BKF.

Usai Sesi paparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Diskusi sebagian besar terkait mengenai berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan dan dilaksanakan selama ini, akan tetapi masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Indonesia yang terbilang akut, contohnya persoalan kemiskinan, korupsi, dan diskriminasi. Serta diskusi mengenai peranan birokrasi dalam implementasi kebijakan publik strategi penguatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berbasis ekonomi kerakyatan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dipersiapkan untuk  mendukung program-program yang telah disusun.

Seminar kebijakan publik ditutup dengan pemberian cenderamata dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah kepada para narasumber dan moderator. (aip)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 27/MK.10/2019,   USD : 14,253.00    AUD : 9,938.55    GBP : 18,096.11    SGD : 10,442.46    JPY : 13,145.39    EUR : 16,092.50    CNY : 2,055.18