GOI - JBIC Mid-Term Review 2014


Jakarta (15/7): Bertempat di Aula Serba Guna Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2, Selasa pagi hingga siang, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyelenggarakan The 1st Government of Indonesia – Japan Bank For International Cooperation (GOI-JBIC) Mid-Term Review 2014. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi kerjasama dan inisiatif berdasarkan arahan yang diberikan pada pertemuan tahunan yang sama sebelumnya serta untuk menentukan prioritas kerjasama di masa yang akan datang antara Pemerintah Indonesia dan JBIC. Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan Pemerintah Indonesia diantaranya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bank Indonesia (BI), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Kementerian ESDM, dan Kementerian PPN/Bappenas. Adapun dari pihak JBIC, hadir perwakilan dari JBIC dan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.

Pertemuan diawali dengan sambutan dari Kepala BKF Kemenkeu, Andin Hadiyanto. Dalam sambutannya, Andin menyampaikan bahwa GOI – JBIC memiliki hubungan yang kuat dan sangat menguntungkan di berbagai bidang. Andin juga menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah Indonesia kepada JBIC yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang pertama untuk berinvestasi menurut Survei Tahunan JBIC baru-baru ini. Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Representative Director JBIC, Tadashi Maeda. Maeda memaparkan peran JBIC di Indonesia, apa yang telah dilakukan, dan sejauh mana rencana mereka di masa depan terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Maeda juga menyampaikan target yang ingin dicapai ke depannya menuju pertemuan tahunan berikutnya.

Pertemuan kemudian dilanjutkan ke sesi-sesi diskusi yang membahas mengenai beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan. Dalam sesi tersebut masing-masing delegasi dari kedua belah pihak memaparkan perkembangan yang terjadi terkait hal yang dibahas dan perkembangan kinerja Tim Kerja yang telah dibentuk kemudian mendiskusikannya. Di sesi pertama, pertemuan ini mendiskusikan mengenai Sektor Transportasi. Dari Indonesia, Hanggoro Budi Wiryawan (Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub) dan Adolf Richard Tambunan (Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub) memaparkan rencana Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi, seperti Proyek Kereta Api Soekarno Hatta dan Pelabuhan Cilamaya dan rencana pembiayaan sehubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dari pihak JBIC, Kazuhiko Tanaka (Director General, Transportation and Telecommunication Finance Department JBIC) menanggapi dan memberikan komentar terhadap paparan yang disampaikan oleh pihak Indonesia.

Di sesi kedua, pertemuan ini mendiskusikan mengenai Sektor Tenaga Listrik (Tim Kerja 1). Masaaki Yamada (Director General, Power Plan and Water Finance Department JBIC) memaparkan pandangan JBIC terhadap kelayakan kredit dari perusahaan pembangkit listrik di Indonesia; pergeseran general stan-by facility kepada PT PII untuk membuat proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang bankable untuk dikerjasamakan pada proyek KPS yang spesifik; dan  pertukaran pandangan mengenai diskusi internasional saat ini dalam konteks perubahan iklim tentang peraturan dukungan lembaga kredit ekspor untuk proyek-proyek listrik tenaga batu bara dan pendekatan komprehensif JBIC untuk mendukung berbagai jenis proyek Independent Power Producer (IPP). Dari pihak Indonesia, Freddy R. Saragih (Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF) mengenalkan skema dasar, jadwal pelaksanaan, struktur hukum dan dampak yang diharapkan dari skema subsidi listrik baru di bawah Service Level Agreement (SLA); kebijakan pemerintah Indonesia tentang jaminan PT PII / pemerintah untuk proyek-proyek IPP yang diklasifikasikan sebagai KPS; dan kebijakan pemerintah Indonesia pada bauran energi dan kebutuhan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara termasuk teknologi batubara bersih. Juga dari pihak Indonesia, Emma Sri Martini (Direktur PT. Sarana Multi Infrastruktur) memaparkan skema usulan pinjaman langsung yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Di sesi yang ketiga, pertemuan ini mendiskusikan mengenai Kebijakan Makro dan Manajemen Risiko (Tim Kerja 2). Estuaki Yoshida (Director, Division 1, Country Credit Department JBIC) menyampaikan laporan pandangan JBIC terhadap ekonomi makro, kebijakan ekonomi, dan risiko politik Indonesia saat ini; dan mengkonfirmasikan dialog secara terus menerus melalui Tim Kerja 2. Dari pihak Indonesia, Kindy Rinaldy Syahrir (Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro-mewakili Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF) memperkenalkan manajemen makro Indonesia termasuk rencana pembiayaan.

Di sesi yang terakhir, pertemuan ini mendiskusikan mengenai Sektor Minyak dan Gas (Tim Kerja 3). Mitsuru Sato (Director General, Oil and Gas Finance Department JBIC) menyampaikan status diskusi terkini pada Tim Kerja 3 dan mengusulkan diskusi yang terus-menerus untuk mengimplementasikan proyek LNG yang sedang berjalan dan yang akan datang di Indonesia menurut sudut pandang pembiayaan (yaitu Peraturan BI, Peraturan Domestic Market Obligation (DMO), dan lain-lain); dan perkembangan saat ini mengenai MOU antara JBIC dan SKK Migas yang ditandatangani pada Juni 2011. Dari pihak Indonesia, Astera Primanto Bhakti (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF) membagi informasi terkait Undang-undang Mineral dan Batubara; dan Heri Poernomo (Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM) membagi informasi mengenai peraturan terkini terkait minyak dan gas di Indonesia.

Pertemuan ini kemudian ditutup oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF, Parjiono, yang juga memimpin pertemuan ini dari awal hingga akhir. Dalam closing remark-nya, Parjiono menyampaikan beberapa kesimpulan dari sesi-sesi diskusi yang telah dilaksanakan dalam pertemuan ini untuk dapat ditindaklanjuti ke depannya. (mi/gh)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00