Kesenjangan Pendapatan Harus Ditangani Dengan Benar Untuk Menghindari Dampak Sosial Negatif Yang Akan Muncul Di Masyarakat


Jakarta, (11/11): Bertempat di aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) mengadakan seminar dengan tema “Income Inequality and Financial Inclusion in Asia: Challenges and Policy Options”. Seminar ini bertujuan untuk sharing knowledge di antara negara-negara kawasan Asia tentang pengalaman mereka dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kesenjangan pendapatan dan bagaimana mewujudkan partisipasi aktif warga negaranya dalam sektor keuangan. Hadir dalam seminar yaitu perwakilan negara-negara di kawasan Asia, akademisi, praktisi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Seminar dibuka dengan opening remarks dari Naoyuki Yoshino, Dean of ADBI. Dalam sambutannya Naoyuki mengatakan bahwa Jepang merupakan negara yang berhasil mencapai pemerataan pendapatan. Lebih lanjut ia menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan pendapatan di sebuah negara karena jika hal tersebut tidak diminimalisasi, maka akan timbul konflik sosial yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI yang hadir untuk memberikan keynote speech juga sepakat bila kesenjangan pendapatan harus ditangani dengan benar untuk menghindari dampak sosial negatif yang akan muncul di masyarakat. Ia berharap seminar tingkat regional kali ini dapat menghasilkan pemahaman yang baik terkait isu pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan dan keuangan inklusif serta cara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam isu tersebut. Indonesia sendiri merupakan negara dengan status middle income country. Sejak tahun 2000 hingga 2014, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rata-rata angka pertumbuhan berada pada kisaran 5,4% per tahun. Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Menurut data BPS, populasi rakyat miskin di Indonesia pada tahun 2000 berkisar 19% dan jumlahnya turun menjadi 11,1% pada tahun 2014. Meskipun demikian, kesenjangan pendapatan Indonesia kian meningkat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam jangka panjang harus dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan agar disparitas kesenjangan pendapatan tidak makin melebar.

Seminar yang berlangsung dua hari tersebut dibagi ke dalam dua tema besar yaitu “Re-Thinking Income Inequality In Asia” dan “Financial Inclusion As A Tool To Address Income Inequality”. Pada tiap harinya, berlangsung tiga sesi yang diisi dengan berbagai narasumber dari beberapa perwakilan negara-negara di kawasan Asia seperti; Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal; Vivi Alatas, Lead Economist, World Bank Jakarta; Guanghua Wan, Research Director, ADBI; Minquan Liu, Peking University; Kenichiro Kashiwase, Economist, IMF Regional Office for Asia and the Pacific; Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF; Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif, TNP2K; Hyun Son, Principal Evaluation Specialist, ADB; Bambang Prijambodo, Deputi, Bappenas; Isa Rachmatawarta, Staff Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kemenkeu; dan Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Bidang Jasa Keuangan Non-Bank, OJK. (IS/GH)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00