Baru Disahkan, Badan Kebijakan Fiskal Sosialisasikan APBN 2019 Ke Mahasiswa


Jakarta, (8/11): Di tahun 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,3%. Angka tersebut dinilai cukup realistis mengingat tekanan volatilitas global akan terus berlanjut, ungkap Evy Mulyani, Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor dalam kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Cirendeu di Aula Gedung RM Notohamiprodjo. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kondisi geo-politik negara - negara Asia Tengah masih menjadi beberapa tantangan eksternal bagi ekonomi Indonesia di tahun depan.

Namun demikian, ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atas tekanan global yang terjadi saat ini misal pada pelemahan nilai tukar. Menurutnya, depresiasi rupiah bukan disebabkan oleh kinerjanya yang kurang baik, namun karena dollar AS yang menguat seiring dengan kondisi ekonominya yang membaik. Lebih lanjut, tidak hanya Indonesia saja yang mengalami depresiasi, hampir seluruh negara terdampak oleh menguatnya ekonomi AS.

“Kita tidak sendiri mengalami pelemahan nilai tukar. Beberapa negara berkembang bahkan mengalami depresiasi yang cukup tajam dibandingkan Indonesia”, ujar Evy. Ia meyakinkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah akan terus melakukan upaya – upaya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang melebar sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar.

Berbagai langkah dari sisi fiskal, moneter dan riil akan dilakukan agar kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil. Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mengendalikan impor dengan menaikkan PPh 22 atas 1147 barang impor. Selain itu, pemberian insentif fiskal seperti tax holiday akan diperluas.

Sementara dari sektor riil, penggunaan bahan lokal untuk proyek infrastruktur akan ditingkatkan dan penggunaan B20 juga akan terus didorong. Di sektor moneter, Bank Indonesia akan berupaya untuk menjaga pergerakan nilai tukar dan pasar uang agar tetap stabil.

Pada kesempatan yang sama, Widodo Ramadyanto, Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Langsung, Pusat Kebijakan APBN, menyampaikan arah dan kebijakan APBN 2019. Ia menjelaskan bahwa APBN 2019 dibuat sehat, adil dan mandiri.

Penerimaan negara tahun 2019 akan difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari perpajakan dengan porsi sebesar lebih dari 80%. Dengan optimalisasi pendapatan dari perpajakan diharapkan APBN menjadi mandiri karena pemerintah tidak perlu bergantung pada sumber pendanaan dari utang.

Belanja negara diarahkan pada belanja prioritas untuk peningkatan sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan 5%. Infrastruktur juga masih akan menjadi belanja prioritas dimana anggaran tersebut dimasukkan dalam belanja pemerintah pusat maupun transfer daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang membaik dan penguatan program perlindungan sosial membuat APBN 2019 bersifat adil.

Defisit ditargetkan 1,84% PDB di tahun 2019. Hal ini berarti APBN dibuat menjadi lebih sehat namun tetap mampu digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (is/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 37/MK.10/2019,   USD : 14,255.00    AUD : 9,660.48    GBP : 17,252.01    SGD : 10,282.92    JPY : 13,409.47    EUR : 15,850.77    CNY : 2,024.00