Menkeu : Sistem Perdagangan Dunia Perlu Direformasi


Nusa Dua (6/12) Gobalisasi telah memberi manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan transformasi ekonomi di banyak negara, tetapi globalisasi juga memunculkan 'winners' dan 'losers' yang menyebabkan ketidakpuasan dan mengancam perdagangan dunia. Untuk itu sistem perdagangan dunia dan WTO perlu direformasi.

“Globalisasi telah mengubah dunia. Negara-negara di Asia khususnya Asia Timur dan ASEAN memperoleh manfaat dari globalisasi ini untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan industri”, ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

“Namun demikian, globalisasi juga memunculkan pihak sebagai 'winners' dan pihak lain sebagai ‘losers’.  Kita harus berpikir bagaimana membantu ‘losers’ ini. Global Multilateral Trade System perlu direformasi agar globalisasi dan multilateralisasi memberi manfaat kepada semua”, imbuh Menkeu saat memberikan keynote speech pada seminar AIFED, 6 Desember 2018 di Nusa Dua Bali.

Terkait dengan transformasi ekonomi di Indonesia, Menkeu menjelaskan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa fase perekonomian. Di fase awal, Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas terutama minyak bumi dan menikmati oil booming berupa peningkatan harga minyak. Setelah itu harga minyak mulai turun dan Indonesia mulai memasuki fase industrialisasi sampai sebelum krisis keuangan mendera.  Menkeu menambahkan bahwa satu hal penting dalam setiap fase trasformasi ekonomi Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemerintah akan fokus ke pembagunan sumber daya manusia.

“Konstitusi kita mensyaratkan agar anggaran pendidikan dialokasikan minimal sebesar 20% APBN. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memastikan alokasi 20% tersebut bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia”, ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pendidikan. “Presiden sudah memberikan atensi terhadap pembangunan infratsruktur dan akan terus berlanjut. Sekarang Presiden akan memberikan atensinya kepada investasi sumber daya manusia”, kata Menkeu.

Terhadap seminar AIFED ini, Menkeu berharap akan memperoleh masukan dalam proses pengambilan kebijakan baik jangka pendek, jangka menengah melalui RPJMN, maupun jangka panjang dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045, yaitu menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi. (tw/fm)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00