Badan Kebijakan Fiskal Gelar Diskusi dengan Para Ekonom Kementerian Keuangan


Nusa Dua (5/12) Menutup seminar FEKK di akhir tahun, Badan Kebijakan Fiskal menggelar workshop FEKK di Bali, Rabu (5/12). Workshop yang menghadirkan 14 ekonom Kementerian Keuangan dari 14 provinsi di Indonesia menjadi rangkaian terakhir dari 14 seminar FEKK yang digelar sepanjang tahun 2018.

Seperti biasa, workshop diawali dengan paparan perkembangan ekonomi terkini dan APBN 2019 yang disampaikan oleh Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. Adriyanto mengungkapkan bahwa di kuartal III tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%. Ini merupakan angka yang cukup baik di tengah volatilitas ekonomi global saat ini. Ia juga mengatakan bahwa gejolak ekonomi global akan terus berlanjut di tahun 2019. Namun demikian, APBN 2019 tidak akan menjadi sumber ketidakpastian. Di tahun 2019 pemerintah akan fokus pada belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan belanja infrastruktur dijaga untuk tetap tumbuh.

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya untuk menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan peningkatan bantuan sosial namun di sisi lain tetap mendorong pertumbuhan dengan perluasan lapangan kerja.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Rofyanto Kurniawan yang menjadi pembicara ke-2 menyampaikan topik terkait belanja perpajakan. Ia menuturkan bahwa Indonesia saat ini telah mengeluarkan laporan belanja perpajakan. Menurutnya, laporan tersebut merupakan salah satu bentuk terobosan Badan Kebijakan Fiskal sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Lebih lanjut ia menjelaskan belanja perpajakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi UMKM, mendorong investasi, mendukung dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Sudah banyak industri yang memanfaatkan belanja perpajakan yang diberikan pemerintah, tiga sektor teratas yaitu perikanan dan pertanian, manufaktur, dan jasa keuangan. Untuk tahun 2017, belanja perpajakan Indonesia mencapai 1,1% dari PDB. Angka tersebut dinilai cukup seimbang dengan besaran insentif yang diberikan untuk mendorong industri namun di sisi lain pemerintah juga tetap dapat menarik pajak dengan potensi – potensi yang ada.

Selain dua pembicara di atas, hadir pula Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bakti yang menyampaikan topik terkait kebijakan transfer daerah dan dana desa di tahun 2019. (is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00