Pemerintah Tanggapi Serius Bencana Lewat Budget Tagging APBN


Jakarta, (21/12) – Sebagai bentuk upaya tanggap bencana, pemerintah Indonesia semakin serius dalam mengambil kebijakan terkait pembiayaan risiko bencana. Hari ini baru saja berlangsung diskusi ‘Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana’ (PARB) sebagai agenda lanjutan dari salah satu isu utama pada Annual Meeting MF-WB 2018 di Bali lalu yang bertempat di Aula Gedung R.M. Notohamiprodjo.

“PR besar kita adalah bagaimana agar pengeluaran-pengeluaran terkait bencana bisa kita tatakelolakan dengan baik melalui budget tagging begitupun implementasinya di lapangan”, ujar Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal saat membuka diskusi.

Budget tagging untuk pembiayaan risiko bencana ini merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu pemerintah juga akan melakukan kombinasi instrumen pembiayaan, penggunaan instrumen pembiayaan kontinjensi, penggunaan skema pooling fund, dan melalui pengembangan asuransi bencana. Kebijakan pembiayaan bencana dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan penanganan bencana dan mengurangi beban APBN yang terbatas.

Terkait APBN 2019, pemerintah akan mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan untuk mitigasi risiko bencana. “Tahun 2019 cadangan-cadangan untuk dana bencana lebih besar. Sejauh ini pinjaman tunai sebesar USD500 juta dan pooling fund bencana sebesar Rp1 triliun. Jumlah-jumlah ini dapat bertambah seiring tahun berjalan”, ungkap Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran.

Selama tahun 2000 hingga 2016 estimasi dampak kerugian ekonomi setiap tahunnya akibat bencana adalah Rp22,8 triliun (USD1,4 miliar). Di sisi lain, rata-rata dana cadangan pembiayaan bencana sejak tahun 2005 hingga 2017 setiap tahunnya sebesar Rp3,1 triliun. Selisih (gap) sebesar 78% ini perlu diatasi melalui strategi PARB yang lebih komprehensif agar nantinya pemenuhan kebutuhan pendanaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, yang dikelola secara lebih transparan dapat melindungi keuangan negara.

Prioritas kebijakan pembiayaan dan asuransi risiko bencana antara lain: (i) melindungi Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD); (ii) melindungi rumah tangga dan masyarakat yang terpapar bencana, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; (iii) memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana; (iv) mendorong peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pembiayaan risiko bencana; serta (v) mengembangkan pasar asuransi domestik dan (vi) melindungi keuangan negara.

Praktik asuransi BMD sendiri telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. “Terkait risiko bencana, khususnya pada daerah-daerah rawan bencana seperti Padang, pada APBD kami juga diatur kebijakan asuransi untuk pengamanan BMD yang berdasar pada Pedoman Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing”, tambah Didi Aryadi, perwakilan Setda Kota Padang. (fm)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 43/MK.10/2019,   USD : 14,021.00    AUD : 9,628.78    GBP : 17,382.67    SGD : 10,185.53    JPY : 12,999.74    EUR : 15,497.69    CNY : 1,980.22