Kunjungi BKF, 155 Mahasiswa Lampung Belajar Kebijakan Ekonomi Syariah


Jakarta, (17/01): 155 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma’arif Way Kanan Lampung berkesempatan mengunjungi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk mengikuti Sosialisasi Kebijakan Fiskal. Fokus kebijakan yang dibahas pada sosialisasi kali ini adalah APBN 2019 dan kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan agar ekonomi berjalan lebih baik, salah satunya melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dengan APBN sebagai alatnya,” ujar Abdul Aziz, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan APBN, BKF saat mengawali sesinya.

Pada kesempatan ini, Aziz juga menyampaikan bahwa APBN yang sehat merupakan fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan. APBN yang sehat akan mendorong 3 fungsi pokok kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat berjalan optimal sehingga dapat menopang pembangunan yang berlanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. 

Materi selanjutnya yaitu Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, dipaparkan oleh Lokot Zein Nasution, Peneliti Ahli Utama pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, BKF. Sebelum membahas lebih dalam, terlebih dahulu Lokot menjelaskan perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Lokot menjelaskan nilai-nilai pada ekonomi Islam antara lain usaha berlandaskan berkeadilan, pertumbuhan yang seimbang, dan kerja sama dalam kebaikan.

“Secara global, dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2018, terjadi peningkatan signifikan dari sisi total aset keuangan perbankan syariah”, ungkap Lokot.

Artinya potensi ekonomi syariah di tingkat global sangat tinggi, dilihat dari total aset keuangan syariah dan pertumbuhannya. Lokot juga menyampaikan bahwa dalam jangka panjang, ekonomi syariah diprediksi mempunyai peranan yang semakin signifikan bagi pembangunan global.

Lokot menambahkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan ekonomi syariah di tingkat global yang saat ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu dibutuhkan upaya ekstra dalam mengembangkan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Upaya untuk mengakselerasi ekonomi syariah dilakukan melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang mempunyai visi mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024.

Sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Aktiva Primananda, Kepala Subbidang Pengolahan Data Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. Antusiasme peserta sosialisasi terlihat dari banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan, terutama seputar peran dan kontribusi BKF dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. (cs/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 28/MK.10/2019,   USD : 14,288.00    AUD : 9,874.73    GBP : 18,080.10    SGD : 10,444.61    JPY : 13,166.11    EUR : 16,092.41    CNY : 2,062.02